SAMPIT – Sejumlah pemilik pangkalan kayu mendatangi kantor DPRD Kotawaringin Timur, Senin (18/9). Mereka meminta dewan mencarikan solusi atas kesulitan mendapatkan kayu lokal untuk kebutuhan masyarakat. Kini, pangkalan sering kekurangan stok kayu akibat adanya penertiban oleh aparat setempat.

Ketua Asosiasi Aspangkal Kotim Sopian mengatakan, asosiasi meminta kejelasan pasokan kayu. Jangan sampai kebutuhan lokal kosong, tapi kayu lokal justru dipasok ke luar daerah. "Padahal kayu dari kami hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal saja," kata M Sopian.

Sopian berharap ada kejelasan untuk mengatasi masalah tersebut. Razia yang dilakukan aparat selama ini terkesan hanya tajam terhadap pengusaha kecil yang memasok kayu untuk masyarakat lokal. Mereka mengadu ke wakil rakyat itu mencari solusi agar pengusaha kayu dan masyarakat sama-sama bisa mendapatkan kayu.  

"Makanya tadi kami disarankan oleh Komisi II DPRD Kotim untuk melayangkan surat secara resmi, mereka siap untuk melaksanakan RDP (rapat dengar pendapat) dengan kami," tandas Sopian.

Selain itu, M Sopian meminta jangan ada oknum yang memanfaatkan kebutuhan kayu lokal untuk bisnis pengiriman kayu ke luar daerah. Selama ini ada oknum yang sering memanfaatkan kayu lokal, namun faktanya banyak kayu dari Kotim justru dikirim ke luar seperti Kalimantan Selatan dan ke Jawa.

"Semacam inilah yang kami tidak inginkan, kebutuhan untuk lokal kecil sementara justru yang dikirim ke luar yang banyak, mereka selalu memanfaatkan kayu lokal," kata dia.

Ditegaskanya, memang sebagian besar mereka yang mengirim kayu ke luar daerah mengantongi dokumen, namun jika dirunut, asal muasal kayu sama halnya dengan kayu yang ada di Aspangkal. Mereka menilai ada perlakuan khusus terhadap pengiriman kayu ke luar daerah. "Inilah yang menjadi tanda tanya kita," kata Sopian. (ang/yit)