SAMPIT – Pedagang kaki lima (PKL) seperti penyakit yang tak ada obatnya. Tahun-tahun terakhir ini Pemkab Kotim disibukan dengan penataan para pedagang itu. Mulai yang di eks Mentaya Theater, seputaran Taman Kota, hingga Pasar Mangkikit. Belum ada solusi yang menenangkan semua pihak di tiga titik itu, muncul lagi masalah di PKL di kawasan Ikon Jelawat.
Konflik rebutan lahan usaha penyewaan mainan di kawasan wisata Ikon Jelawat itu pun menjadi konsumsi publik. Video berisi adu mulut pedagang dan PKL beredar luas di dunia maya. Bahkan, rekaman itu menyebut bahwa PKL yang menempati kawasan itu sebelumnya dibekingi Bupati Kotim Supian Hadi, dan bisa mengusir siapa saja yang mereka tolak di tempat itu.
Tadi malam, petugas sudah membereskan kawasan tempat wisata itu dari PKL. Pantauan Radar Sampit, pukul 20.30 WIB tadi malam tempat itu sudah steril. PKL dibubarkan petugas. Tak lagi tampak yang berjualan di sana.
Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Kotim tampak enggan membahas rekaman berdurasi 11 menit 49 detik yang menjadi buah bibir itu. Namun, mereka berjanji menyikapi masalah konflik PKL di kawasan Ikon Jelawat.
Disdagperin menegaskan, kawasan tersebut bukan tempat berdagang. Melainkan wadah bagi warga untuk menikmati pemandangan Sungai Mentaya. ”Nanti akan dibubarkan, tidak dizinkan berjualan. Semua, bukan satu atau dua orang saja. Yang kami ketahui, pemicu permasalahan itu karena ada PKL baru yang ingin menyewakan mainan di tempat itu tetapi ditolak oleh yang lainnya. Dan dikatakan, ada surat izin yang dirobek-robek,” ungkap Kabid Perdagangan Disdagperin Kotim melalui Kasi Sarana Prasarana dan Retribusi Aulisius, Rabu (27/9).
Disdagperin juga enggan membicarakan rekaman pernyataan salah seorang PKL bahwa dirinya adalah pengurus PKL di kawasan wisata itu, yang merupakan keluarga besar salah seorang pejabat di Kotim.”Tidak tahu siapa dan siapa yang mengizinkannya,” ujar Aulisius.
Permasalahan itu dijanjikan segera dituntaskan. Dinas akan mendata tujuh penyewaan mainan di lokasi itu. Aulisius menegaskan, selain memeriksa izin, juga sekaligus untuk mengosongkan kawasan Ikon Jelawat dari PKL.
”Kalau memang ada izin, ya ada retribusi. Tetapi kami pelajari dulu dan cari tahu seperti apa perizinan PKL ini. Secepatnya akan diselesaikan, dan masalah ini akan saya laporkan ke pimpinan,” tandas Aulisius.
Terpisah, Bupati Kotim Supian Hadi meminta kawasan ikon jelawat disterilkan dari pedagang. Supian mengaku tidak pernah menjadi beking atau memberikan izin kepada siapaun untuk berdagang areal itu. Supian meminta Satpol PP Kotim segara turun ke lapangan untuk mengosongkan areal itu dari pedagang.
”Saya minta segera kosongkan areal ikon dari pedagang, saya tidak pernah memberi izin kepada siapapun untuk berjualan di areal tersebut. Meskipun sempat ada yang mengusulkan, tapi saya tolak,” jelasnya, Rabu (27/9).
Hal tersebut dilakukan agar memberikan rasa nyaman kepada pengunjung. Sebab ikon jelawat merupakan tempat wisata, bukan untuk berjualan. Meskipun nantinya akan ada tempat khusus disediakan untuk berjualan.
”Saya tegaskan ikon itu merupakan tempat wisata, harus terjaga kebersihannya, kenyamanan saat berada di areal tersebut. Mulai dari luar, dalam, sampai di depan foodcourt yang belum selesai harus segara dikosongkan,” ujarnya.
Supian juga akan menyelidiki siapa yang memberi izin di areal tersebut, dan ke mana uang yang ditarik itu dilarikan. Terlebih kejadian tersebut cukup menyita perhatian publik setelah diributkan di media sosial.
”Saya tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk berjualan di sana, apalagi ini sampai mencatut nama saya, Pak Wabup (Taufiq Mukri), oknum polisi, oknum pejabat di pemerintahan, akan saya tindak lanjuti hal ini,” terangnya.
Hal ini juga peringatan untuk para pedagang yang berada di sana agar segera mengosongkan areal tersebut sebelum nantinya di razia Satpol PP. Satpam yang ada di ikon jelawat juga diminta tegas dan aktif melakukan patroli. Jika ada yang masih nekad berjualan di areal tersebut diminta tegas ditindak.
”Satpol PP saya minta lakukan patroli siang malam di areal tersebut, lakukan razia. Saya yang akan mencaritahu siapa orang bermain di belakang ini,” tegasnya.
Selain tidak ingin kejadian tersebut kembali terulang, pengosongan ikon jelawat juga memang harus dilakukan sebab dalam waktu dekat pengerjaan ikon akan kembali dilanjutkan. Sehingga demi keselamatan untuk membatasi area berkunjung di ikon jangan sampai masuk area proyek pengerjaan nantinya. (mir/dc/dwi)
