SAMPIT – Pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak 77 desa di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Sabtu (21/10), berjalan aman dan lancer. Daerah yang sebelumnya tergolong rawan konflik pun terpantau kondusif.
Bupati Kotim Supian Hadi, Wakil Bupati Taufiq Mukri, dan Plt Sekda Kotim Halikinnor berbagi tugas ke tiga wilayah untuk memantau jalannya pesta demokrasi itu. Supian Hadi menuju wilayah utara, Taufiq selatan, dan Halikinnor ke wilayah pinggiran kota.
”Hari ini, dari delapan TPS (tempat pemungutan suara, Red) yang saya pantau di wilayah utara, seluruhnya berjalan lancer. Tidak ada kendala berarti. Artinya, masyarakat sudah memahami bagaimana cara melakukan pesta demokrasi yang baik," kata Supian, Sabtu (21/10).
Komitmen masyarakat untuk melaksanakan pilkades dengan aman dan lancar terlihat jelas. Mereka saling bahu membahu melakukan persiapan, menyukseskan pemilihan tersebut.
”Siapa pun yang terpilih, saya berharap masyarakat dapat menerima dan mendukung. Sebab, dukungan masyarakat sangat penting untuk kemajuan desa," tegas Supian saat memantau di Kecamatan Parenggean.
Halikinnor yang memantau TPS IV Desa Sungai Paring, Kecamatan Cempaga, mengatakan, dari beberapa desa yang terbilang cukup rawan konflik, tidak ada kendala. Semuanya berjalan aman dan lancar.
”Saya berterima kasih kepada pantia pelaksana yang mempersiapkan pemungutan suara dengan baik, mengatur jalannya pemilihan suara sesuai aturan," kata Halikin, yang juga merupakan Ketua Panitia Pilkades tingkat Kabupaten.
Pihak keamanan juga maksimal melakukan pengamanan selama pemungutan suara. ”Berkat kerja sama semua pihak, pelaksanaan pilkades hari ini berjalan lancer. Diharapkan tetap kondusif hingga penetapan kepala desa terpilih dan pelantikan oleh bupati,” kata Halikin. (dc/ign)
WARNING: Semua informasi yang ada di website sampit.prokal.co adalah hak cipta penuh Harian Radar Sampit. Dilarang keras menjiplak atau menyalin semua informasi di website ini ke dalam bentuk dokumen apapun (untuk kepentingan komersil) tanpa seizin Radar Sampit. Pihak yang melanggar bisa dijerat UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan perubahannya dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Like & Follow akun resmi Radar Sampit fanspage
Facebook: Radar Sampit
Twitter: radarsampit
Instagram: radarsampitkoran
