KOTAWARINGIN LAMA– Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) menggelar pertemuan dengan sejumlah kepada desa di Desa Babual Baboti Kecamatan Kotawaringin Lama Rabu (22/11). Sejumlah Kades di Kolam mengaku takut dan tidak konsentrasi karena banyaknya pihak yang mengawasi Alokasi Dana Desa (ADD) dan membuat pihaknya tidak bisa konsentrasi.

Seperti diungkapkan Injan, selaku Kades Babual Baboti, belakangan ini justru banyak pihak yang turut melakukan pengawasan ADD baik itu dari Kepolisian, Kejaksaan Negeri dan Inspektorat.

"Pengawasan itu memang penting supaya tidak ada penyelewengan. Namun terkadang juga ada oknum yang datang ke desa dengan cara membentak-bentak. Sehingga kesannya tidak bagus," ungkapnya kepada Wakil Bupati Kobar.

Selanjutnya, pengawasan yang berlebihan ini menurutnya justru mengganggu pemerintah desa karena tidak bisa konsentrasi. Sehingga Pemdes juga merasa takut setiap apa yang dilakukan melalui ADD.

"Terus terang kami juga merasa takut. Meskipun kami juga tahu dana tersebut peruntukanya untuk pembangunan di wilayah desa. Namun tetap saja itu membuat saya selaku Kades juga merasa pengawasan terlalu berlebihan. Kemudian untuk urusan lain juga tersendat," papar Injan.

Menanggi hal tersebut, Wakil Bupati Kabupaten Kobar Ahmadi Riansyah mengatakan, semua kepala desa jangan ada merasa takut, selama itu benar. Karena pengawasan itu dilakukan supaya kades dan perangkatnya selalu berhati-hati.

"Saya sangat maklum, dengan yang disampaikan para Kades. Tapi untuk apa takut selama kita benar. Karena ADD mau pun Dana Desa itu merupakan program yang diharapkan tepat sasaran sehingga sangat wajar banyak tim yang melakukan pengawasan, karena memang atas perintah Presiden RI Joko Widodo," terangnya dihadapan tujuh kades, yakni dari Babual Baboti, Tempayung Sumber Mukti, Kinjil, Suka Jaya, Sakabulin dan Dawak.

Ahmadi menambahkan, banyaknya tim yang mengawasi kegiatan di desa yang didanai dari pusat,  karena anggaran untuk desa sangat besar, yakni mencapai Rp 60 Triliun lebih,  dengan harapan adanya peningkatan pembangunan  semua desa di Indonesia termasuk di Kobar.

"Jadi agar semua kades aman tidak terjerat hukum buatlah perencanaan yang baik. Perlihatkan semua komponen desa mulai dari masyarakat, tokoh masyarakat dan BPD dalam menyusun perencanaan, agar pembangunan itu berdasarkan musyawarah mufakat,"imbuhnya.

Kemudian lanjutnya, hasilnya bawa ke ke camat untuk dikoreksi dan dievaluasi. Agar jangan sampai perencanaan pembangunan yang telah disusun desa itu tidak tepat sasaran atau pun tumpang tindih dengan program lain yang didanai dari APBD kabupaten, APBD provinsi hingga APBN. 

"Setelah dikoreksi camat, maka bisa dilaksanakan dan ambil dananya. Jadi jangan sampai karena rasa takut lantas tidak ambil dananya, hal itu jelas salah dan bisa dijadikan temuan. Jadi tidak perlu takut selama semuanya sesuai aturan,"pungkas Ahmadi Riansyah. (rin/gus)