SAMPIT– Ketua DPRD Kotawaringin Timur Jhon Krisli mengatakan budaya pelaksanaan program pembangunan di Kotim harus diubah, terutama dari sisi pelelangan pekerjaan fisik. Pasalnya, selama ini pelelangan pekerjaan fisik itu selalu dilaksanakan akhir semester I. Mestinya, pemerintah sudah bisa melakukan pelelangan diawal tahun.

”Pelaksanaan APBD itu kadang telatnya oleh eksekutif yakni sekitar Juni-Juli.  Ini artinya akan berpengaruh kepada daya serap anggaran kita,” kata Jhon Krisli kemarin (28/11).

Hal demikian kata Politikus PDI Perjuangan ini,  selalu terulang di setiap tahun anggaran. Ditambahnya, eksekutif tidak pernah menyampaikan alasan pelelangan proyek yang dilakukan di pertengahan tahun. Padahal, waktu untuk mempersiapkan pelelangan itu sudah ada diatur tidak sampai berbulan-bulan.

“Enggak sampai berbulan-bulan seperti itu  dalam aturannya, inikan Juni dan Juli baru dilelang, artinya apa masalahnya dan motivasi melelang proyek kok  selalu telat.Kalau bisa lebih cepat, kenapa harus diulur,,”tegas Jhon Krisli.

Selain itu, kata dia,  di tahun 2017 ini tadi ada sekitar  Rp78 miliar anggaran tak terserap anggaran itu ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kotim.  Salah satu kendalanya adalah perencanaan kegiatan yang kurang matang karena terbentur masalah kawasan.

 ”Kan sayang anggaran tidak terserap, karena sektor lain  sebenarnya sangat perlu anggaran. Makanya tahun depan kita tidak mau terulang lagi hal serupa. Kami minta eksekutif belajar dari pengalaman tahun  sebelumnya,”tukas Jhon Krisli. (ang/oes)