SAMPIT– Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kotim  Rimbun mendukung upaya Pemkab Kotim yang menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal pembenahan perizinan di Kotim. Tak hanya  perizinan, operasional perusahaan besar pun harus diaudit agar mengetahui sesuai tidaknya dengan dokumen.

”Sejak awal saya sangat mendukung agar penertiban izin semua perusahaan disertai dengan audit operasionalnya di lapangan. Kiranya dengan kerjasama dengan KPK itu bisa membuka persoalan dan pelanggaran di sektor investasi  perkebunan besar swasta di Kotim,” kata Rimbun, kemarin (4/12).

Diungkapkanya, audit harus disertai dengan audit operasional karena fakta dan data dilapangan sangat berbeda dengan  dokumen perizinan di atas meja pemerintah daerah. Terlalu banyak investor nakal yang menggarap lahan di luar ketentuan perizinannya. Namun sayangnya hingga saat ini  investor nakal itu belum pernah mendapatkan efek jera. Pemerintah daerah terkesan tidak berdaya menghadapi oknum investor tersebut.

”Jelas berbeda operasional di lapangan dengan dokumen perizinannya, itu sudah bukan rahasia lagi. makanya konflik dengan masyarakat tidak pernah selesai itu karena perusahaan kadang melakukan penggarapan di luar izin yang diberikan  pemerintah daerah,”kata pria  yang juga Ketua Komisi III DPRD itu.

Dia mengakui di lapangan kadang perusahaan terlebih dahulu menggarap kawasan dari pada mengurus izinnya. ”Seharusnya sebelum ada izin yang lengkap itu jangan dulu digarap, karena apapun dalihnya kegiatan di atas lahan tanpa ada izin itu adalah pelanggaran hukum, tapi pertanyannya selama ini apakah sudah ada penindakan seperti itu ? tentu jarang terdengar. Makanya dengan adanya kerja sama dengan KPK ini kita harap oknum nakal pengusaha itu bisa ditindak tegas,” tukas Rimbun. (ang/oes)