KASONGAN - Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan menghadiri workshop dan seminar nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) di Jakarta sejak Selasa (12/12).

Ketua DPRD Katingan Ignatius Mantir Ledie Nussa yang turut hadir pada acara tersebut mengatakan, tema dari kegiatan workshop dan seminar nasional tersebut yaitu penguatan kelembagaan DPRD dalam mengawal kebijakan program nasional tahun 2018.

"Sedangkan materi dari kegiatan ini yaitu membahas tentang kebijakan negara dalam pemotongan dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi ‎khusus (DAK) di tengah tahun anggaran berjalan di tahun 2018," jelas Mantir melalui sambungan selular, Kamis (14/12).

Politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan menjelaskan, pada dasarnya arah kegiatan tersebut guna meminimalkan ketimpangan fiskal antardaerah. Sehingga setiap daerah mempunyai kemampuan yang sama untuk menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan publik masing-masing.

"Tujuannya untuk meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah yang ditunjukkan oleh ‎indeks wiliamson yang paling optimal, dengan mengevaluasi bobot alokasi dasar atau variabel kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal dengan arah mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah," imbuhnya.

Indeks williamson sendiri merupakan ukuran ketimpangan pendapatan yang lebih penting untuk menganalisis seberapa besarnya kesenjangan antarwilayah/daerah.

"Untuk menentukannya, maka harus melalui perhitungan indeks williamson tersebut. Dasar perhitungannya adalah dengan menggunakan PDRB per kapita dalam kaitannya dengan jumlah penduduk per daerah," jelasnya.

Mantir menambahkan, dalam workshop dan seminar nasional tersebut didapatkan sejumlah komitmen, diantaranya ADKASi siap mengawal kebijakan program nasional tahun 2018 dan ADKASI berkarya untuk negeri.

"ADKASI juga wajib mendukung kebijakan implementasi transaksi nontunai pada pemerintah daerah yang berlaku mulai 1 Januari 2018 mendatang," pungkasnya. (agg/yit)