SAMPIT - Ketua Komisi I DPRD Kotim, Handoyo J Wibowo menyatakan, sumbangsih perusahaan besar swasta (PBS) perkebunan kelapa sawit di Kotim, masih minim terhadap pendapatan daerah. Menurutnya, peran dalam Dana Bagi Hasil (DBH) atau dana perimbangan dari pusat ke deaerah, tidak ada yang  berasal dari sektor perkebunan.

”Rasanya untuk sektor perkebunan itu minim sekali  sumbangsihnya untuk keuangan daerah. Semuanya yang tertuang dalam undang-undang tentang dana perimbangan, yang tidak menyebutkan secara jelas ada sumber pendapatan dari sektor perkebunan,”paparnya.

Menurut Handoyo, yang jadi biang persoalan ini terletak di undang-undang No 33 tahun 2004 tentang  perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah dan undang-undang  No  18  tahun  2004  tentang  perkebunan. Sumber DBH menurut undang-undang No 33 tahun 2004 yaitu berasal dari sektor  kehutanan, pertambangan, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi dan pertambangan panas bumi.

 ”Pemerintah pusat berdalih, DBH hanya untuk komoditas yang tidak terbarukan. Sedangkan kelapa sawit bisa ditanam kembali dan tumbuhnya ditanam oleh manusia. Jadi itu dasarnya. Sedangkan kita tahu sendiri kondisi daerah ini, dengan adanya perkebunan apakah masyarakatnya semakin sejahtera atau justru sebaliknya. Pemerintahnya tidak dapat apa-apa, warganya juga tidak dapat apa-apa,”terang Politikus Demokrat ini.

Selama ini tambahnya, pendapatan daerah dari sektor perkebunan kelapa sawit diperoleh dari sektor pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak kendaraan dan pendapatan lainnya yang bukan dari produk kelapa sawit dan produk turunannya.

”Aturan itu mesti direvisi, karena melihat prinsip dan rasa keadilan  sebagai daerah penghasil  kita diabaikan. Hhutan dan dampak lingkungan yang diterima oleh kita di daerah ini tidak sebanding  dengan dana dari pemerintah pusat itu,” pungkas Handoyo. (ang/gus)