SAMPIT— Anggota Komisi II DPRD Kotim Abdul Kadir, meminta agar pengawasan terhadap penyaluran Liquifed Petrolium Gas (LPG) atau elpiji diperketat.  Pasalnya, harga  elpiji di pasaran kini kadang tak sesuai dengan harga yang seharusnya ditetapkan pemerintah. Maka dari itu pengawasan  hingga tingkat pengecer harus dilakukan.

”Kalau memang pemerintah  daerah harus bikin HET (Harga Eceran Tertinggi) seperti BBM subsidi lalu, ya bisa saja, yang pasti kita minta kalau elpiji subsidi 3 kilogram itu harus diawasi. Sebab, tidak menutup kemungkinan ada oknum yang bermain,” kata Abdul Kadir, Minggu ()

Menurutnya program LPG ini harus dikawal ketat. Paalnya ini juga bagian dari program pemerintah daerah yang sekitar tahun 2015-2016 lalu gencar dengan program konversi dari  Minyak Tanah ke Gas. Bahkan saat itu pemerintah pusat menganggarkan miliaran rupiah untuk mendistribusikan kompor gas dan tabungnya  kepada sejumlah rumah tangga di Kotim. sayangnya juga program itu tidak jelas kelanjutannya.  Padahal banyak warga yang terdata namun tidak menerimanya.

Abdul Kadir mengakui saat ini juga warga mulai kesulitan membeli gas, meskipun ada harganya cukup  berat bagi kalangan bawah. Bayangkan dalam satu tabung 3 kilogram itu mencapai Rp30 ribu. “Ya kalau ada gas dipasaran, selain itu juga minyak tanah juga sulit,  nah maka dari itu jangan sampai masyrakat kelas bawah merasa kesulitan untuk mendapatkan gas ini, “kata Abdul Kadir.

Diketahnui beberpa waktu lalu juga anggota DPRD Kotim menemukan harga LPG dipasaran mengalami kenaikan diluar kewajaran diantaranya di kecamatan Parenggean , harga pertabung itu sekitar Rp 30 ribu.  Tidak hanya itu Di Kota Sampit dalam sepekan lalu juga sempat mengalami kenaikan harga. Padahal harga awal hanya sekitar Rp19-22 ribu pertabung.(ang/oes)