SAMPIT- Hasil dari pendapatan asli derah (PAD) Kotim masih belum maksimal. DPRD Kotim meyakini itu terjad karena kekurangan tenaga penagih. Sebab itu, pemerintah disarankan memenuhi kebutuhan tenaga untuk menggali sumber-sumber potensi keuangan daerah yang ada.

”Sekarang kita tahu kondisi keuangan daerah sangat rawan terjadi penurunan, karena selama ini kita sangat bergantung kepada dana alokasi pusat, “ kata Ketua Komisi I DPRD Kotim Handoyo J Wibowo.

Menurutnya potensi PAD yang belum tergarap itu belum bisa dikatakan merugikan daerah. Lain halnya jika potensi itu sudah dipungut namun tidak disetorkan ke kas daerah maka itu dikatagorikan merugikan keuangan daerah.

Saat ini kata dia, kondisi pegawai di Dispenda Kotim kurang tenaga ahli hingga tenaga untuk memungut. Di satu sisi ini akibat kebijakan moratorium ASN. Kemudian daerah juga was-was mengangkat tenaga honor ditempatkan di SOPD tersebut. Meski ada perda untuk retribusi dari pajak reklame, namun tidak mudah bagi Pemkab Kotim bisa mengimplementasikannya.

”Banyak perda kita hanya jadi macan kertas. Tapi perda itu sebenarnya bukan tidak jalan tapi belum maksimal dilaksanakan,” katanya.

Menurutnya, masih ada waktu satu semester ke depan bagi Pemkab Kotim melalui badan pendapatan daerah berkolaborasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu.(ang/oes)