PALANGKA RAYA – Ancaman serius dilontarkan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Kalteng Krisnayadi Toendan bagi para guru dan pihak sekolah. Terlebih tinggal menghitung hari pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) baik tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) akan dilaksanakan.
Kekhawatiran kebocoran soal dan tindakan membantu pelajar bisa dilakukan oleh oknum-oknum guru atau pihak sekolah agar pelajar mendapatkan hasil terbaik. Padahal tidak bagus dalam perkembangan karakter anak. Namun sanksi pidana karena membocorkan rahasia negara dan pemecatan dari ASN bisa saja dilakukan, bilamana ada terbukti melakukan tindakan curang tersebut.
“Saya tegaskan kepada para guru, bila membocorkan soal maka itu artinya membocorkan rahasia negara, pidana dan pecat akan diberlakukan bila terbukti. Ini yang dikhawatirkan dan LPMP memantau hal itu di seluruh pelaksanaan UNBK atau ujian di seluruh Kalteng tanpa terkecuali,” ujarnya, Kamis(29/3) ketika berada di kantor Wali Kota Palangka Raya.
Krisnayadi menyampaikan tidak hanya indikasi kecurangan itu, pihaknya juga mengindentifikasi adanya joki, sehingga bagi pengawas ujian nantinya harus benar-benar memeriksa kartu peserta agar tidak terjadi kecurangan dimaksud.
“Jujur UNBK belum bisa dipastikan jujur 100 persen, masih ada joki maka itu pengawas harus periksa betul identitas kartu peserta cocok atau tidak agar tidak terjadi joki, sebab pernah terjadi di Kobar dan itu ada ditemukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Kalteng,” tegasnya Krisnayadi.
Ia menegaskan, berkaca pada tahun kemarin, disarankan pemerintah fokus menghindari kecurangan. Terlebih pada metode ujian tulis karena diindikasi para guru membantu dan anehnya di kalangan pihak sekolah menilai langkah itu dikatakan hal itu.
“Kami tenggarai hal itu, ada perbaikan oleh para oknum, padahal jujur saya akui itu tidak bagus dalam perkembangan karakter anak. Nantinya anak juga bisa bermain culas karena diajari guru-gurunya,” tutur Krisnayadi.
Ia menambahkan saat ini diharapkan dari dinas pendidikan provinsi maupun kabupetan atau kota untuk memonitor server, pastikan sudah memadai atau tidak sehingga nanti pada saat hari H bisa berjalan dengan baik dan sukses.
“Monitoring itu jangan hanya dalam kota atau dalam kabupaten juga dimonitor terutama kecamatan dan kelurahan, jangan sampai nanti menyesal dan menghambat pelaksanaan yang berdampak buruk pada psikologis peserta didik hingga mengganggu dalam mengerjakan soal UNBK,” pungkasnya.
Sementara itu, sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, Sahdin Hasan memastikan tahun lalu hanya tujuh SMP/MTS/MTS yang siap mengikuti UNBK. Tahun ini meningkat tajam yakni 22 SMP/MTS/MTSN yang siap menggelar UNBK.
”Pemkot siap menggelar UNBK di seluruh Kota Palangka Raya. Ada 22 SMP dan MTSN/MTS yang melaksanakan UNBK dengan total jumlah 2.400 lebih siswa,” ujarnya.
Ia menambahkan disisi lain, sisanya dari sejumlah sekolah ada 1.800 yang mengikuti ujian berbasis kertas dan pensil.
“Yakni dengan alasan keterbatasan perlengkapan dan masih terpencilnya lokasi sekolah sekolah dimaksud, seperti di kawasan Kecamatan Rakumpit dan Sebangau,” pungkasnya. (daq/vin)
