KUALA KURUN – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) H Gumer menyambut baik keinginan kuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat yang ingin kembali meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerah tahun 2017.

DPRD Gumas menilai hal tersebut sangat baik, karena opini WTP merupakan cerminan dari semakin tertatanya pengelolaan keuangan dan aset daerah, dan juga meminimalisir upaya penyalahgunaan kewenangan anggaran daerah yang dapat merugikan. 

Menurut Gumer, dalam mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gumas harus berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, akan berdampak pada kondisi keuangan daerah yang sehat dan jauh dari terjadinya penyimpangan.

”Dengan pengelolaan keuangan daerah yang baik, maka akan berimplikasi pada banyak hal, baik untuk pemerintah daerah maupun masyarakat kita,” tutur legislator yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) II mencakup Kecamatan Tewah, Kahayan Hulu Utara (Kahut), Damang Batu dan Miri Manasa ini.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menuturkan, untuk tahun 2016, Pemkab Gumas telah meraih opini WTP. Diharapkan, laporan keuangan tahun 2017 bisa mendapatkan predikat serupa.

”Raihan predikat WTP akan membuktikan bahwa kita sudah menerapkan tata keuangan daerah yang baik,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gumas Untung Dugan mengatakan, Pemkab Gumas menargetkan laporan keuangan tahun 2017 bisa mendapatkan predikat opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

”Sejauh ini, kita sudah mempersiapkan laporan keuangan daerah ini, yang nantinya akan diperiksa oleh BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah (Kalteng),” ujarnya.

Untuk pemeriksaan keuangan dan aset Pemkab Gumas tahun 2017, tambah dia, sudah dimulai pada Rabu (4/4), yang dilakukan selama satu bulan ke depan.

”Semoga pemeriksaan yang dilakukan berjalan lancar, dan kita bisa meraih predikat opini WTP,” pungkasnya. (arm/yit)