SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | GUMAS | DPRD SERUYAN

PANGKALANBUN

Senin, 16 Juli 2018 15:58
Empat Kades Ajukan Pengunduran Diri
ILUSTRASI.(NET)

PANGKALAN BUN-Para Kepala Desa aktif yang maju menjadi calon legislatif wajib mengundurkan diri dari jabatannya. Hal itu sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Huruf K, PKPU Nomor 20 Tahun 2018.

Hingga saat ini dari data yang diperoleh radar Pangkalan Bun, ada empat kepala desa aktif yang telah mengajukan pengunduran diri ke Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kotawaringin Barat (Kobar).

Kasubag Otonomi Daerah Setda Kobar, Alimin mengatakan, Kades yang mengundurkan diri tersebut, ada satu dari Kecamatan Pangkalan Banteng, Dua dari Pangkalan Lada serta satu dari Arut Utara.

Diungkapkannya pula, keempat kepala desa tersebut, yakni atas nama Masdar dari desa Nanga Mua Kecamatan Arut Utara, Alman Riansyah dari Amin Jaya Kecamatan Pangkalan Banteng, kemudian dua kades dari kecamatan Pangkalan Lada, adalah Jaka Suherman dari Sesa Pangkalan Dewa, dan Nur Ali Fahrudin, dari Desa Sumber Agung.

“Mereka sudah mengambil surat tanda terima dari kami atau surat keterangan pengunduran diri dalam proses guna persyaratan mendaftar di KPU,”tambahnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kobar, Rustam Efendi membenarkan bahwa para kepala desa wajib mengundurkan diri ketika mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada pemilu 2019 nanti.

“Kepala desa harus netral, aturan bakunya, kepala desa tidak boleh terlibat politik praktis. Termasuk menjadi bagian dari kepengurusan partai politik, jadi mereka wajib mengundurkan diri ketika mencaleg,”ujarnya, Sabtu (14/7)

Hanya saja lanjut Rustam, selama belum ditetapkan resmi menjadi caleg, masih sah-sah saja yang bersangkutan menjabat kades. Namun, bila sudah ditetapkan sebagai caleg melalui Daftar caleg tetap (DCT) KPU, maka para kades yang maju harus mengundurkan diri. “Ada tahapanya itu, mulai dari mengajukan cuti, izin dan sampai pengunduran diri,” tandasnya.

Ketua KPU Kobar Siti Wahida juga menegaskan,  bahwa berdasarkan aturan yang ada, bagi kepala desa yang akan mencalonkan diri dan sudah ditetapkan sebagai caleg maka harus sudah menyerahkan surat pengunduran diri. (sla/gus)

 

 


BACA JUGA

Rabu, 30 April 2025 13:09

Asisten I Setda Kobar Resmikan Gerai Gramedia Pertama di Kalimantan Tengah

PANGKALAN BUN - Asisten I Setda Kotawaringin Barat (Kobar), Tengku…

Selasa, 29 April 2025 17:41

Pelabuhan Penyeberangan Akses Penghubung Antar Desa

PANGKALAN BUN – Dalam upaya percepatan pembangunan yang merata, Pemerintah…

Selasa, 29 April 2025 17:41

Perusahaan Diimbau Laporkan Hasil Rekrutmen Job Fair

PANGKALAN BUN – Ajang Job Fair Kolaborasi yang diselenggarakan pada…

Selasa, 29 April 2025 17:39

Dewan Apresiasi Peresmian Taman Kolaborasi

PANGKALAN BUN – Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) dari…

Selasa, 29 April 2025 13:15

Komisi A DPRD Minta Sekolah Patuhi Edaran Bupati, Terkait Larangan Pungutan

PANGKALAN BUN – Ketua Komisi A DPRD Kotawaringin Barat, Muhammad…

Senin, 28 April 2025 17:14

Job Fair Sediakan Beragam Lowongan Kerja

PANGKALAN BUN – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) melalui Dinas…

Senin, 28 April 2025 17:13

Perusahaan Penyerap Tenaga Kerja Dapat Penghargaan

PANGKALAN BUN– Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) memberikan penghargaan kepada…

Senin, 28 April 2025 17:12

Penertiban Lahan Oleh Satgas PKH Harus Ada Batasan Luasan

PANGKALAN BUN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Barat…

Jumat, 25 April 2025 11:59

Bupati: Masyarakat Tak Perlu Risau dengan Kehadiran Satgas PKH

PANGKALAN BUN– Bupati Kotawaringin Barat (Kobar), Hj. Nurhidayah, mengimbau masyarakat…

Jumat, 25 April 2025 11:58

Job Fair Kolaborasi Sediakan 800 Lowongan Kerja di Kobar

Pangkalan Bun – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Dinas Tenaga…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers