PALANGKA RAYA – Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan (DTPHP) Kalimantan Tengah (Kalteng) terus memerhatikan pengembangan program upaya khusus sapi indukan wajib bunting (Upsus Siwab), yang sudah lama berjalan. Yang paling intens diperhatikan adalah sejauh mana pelaksanaan program tersebut di Kalteng, dan apa terdapat kendala dalam pelaksanaannya.
Sekretaris DTPHP, Muhajirin Akbar, mengatakan pelaksanaan program ini memang harus dipantau agar tingkat keberhasilannya bisa diketahui, sekaligus mencari solusi setiap permasalahan yang dihadapi para pendamping di lapangan.
“Bersama ke depan, agar melakukan pengendalian agar di tingkat tapak tidak terjadi pemotongan sapi yang masih produktif, khususnya yang betina,” katanya pada rapat evaluasi Upsus Siwab belum lama ini.
Inilah yang wajib dilakukan pengawalan, sebab bila tidak dilakukan pendampingan membuat masyarakat merasa, pemotongan sapi betina yang masih produktif merupakan hal yang biasa. Hal tersebutlah yang harus dihindari karena sapi yang masih produktif tidak boleh dilakukan pemotongan, karena pasa masa tersebut sapi sangat baik untuk dilakukan pengembangbiakan.
“Potensi penambahan ternak sapi itu (sapi produktif, Red). Ini yang perlu bersama disampaikan kepada masyarakat, yang memiliki ternak sapi. Tentu, dalam prosesnya indukan betina itu dikawinkan jantan yang baik pula,” katanya.
Pemahaman inilah yang perlu untuk disampaikan dengan sebaik mungkin kepada para peternak. Sehingga para peternak harus memerhatikan sejumlah hal, mulai dari pemeriksaan status reproduksi, penanggulangan gangguan refroduksi, pemenuhan semen beku dan N2 cair, pelayanan IB dan kawin alami, penguatan pakan ternak berkualitas, pengendalian pemotongan sapi betina produktif.
“Masalah pengendalian pemotongan sapi betina produktif, sudah tentu menjadi tugas utama untuk ditindaklanjuti dengan sebaik mungkin,” ucapnya.
Sementara masalah pakan, lanjutnya, haruslah dengan ketersediaan pakan yang berkualitas. Pemerintah sudah berupaya pada tahun 2018, membentuk unit pelayanan teknis daerah (UPTD) balai pengujian mutu makan ternak.
“Maka dari itu, jadikan UPTD ini nantinya sebagai wadah, untuk menjamin pakan yang diberikan kepada ternak-ternak, khususnya sapi merupakan pakan yang memiliki kualitas,” pungkasnya. (sho/gus)
