SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | GUMAS | DPRD SERUYAN

PANGKALANBUN

Jumat, 02 November 2018 16:34
Kejari Kembali Tahan Mantan Kades

Tercatat Sudah 7 Desa Terjerat Tipikor

ILUSTRASI.(NET)

PANGKALAN BUN –  Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat kembali jebloskan mantan kades ke tahanan. Kali ini JM, mantan Kepala Desa Kubu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) yang jadi sasarannya.

Menurut informasi yang dihimpun media ini JM ditahan sejak Selasa (23/10) pekan lalu. Belum diketahui secara rinci apa yang menyebabkan JM ditahan. Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat, Bambang Dwi Murcolono saat dikonfirmasi perihal ini membenarkan tetapi ia belum membeberkan secara rinci kronologis penahanan dan kasus yang menimpa JM tersebut.

”Nanti kita akan beberkan sekaligus jumpa pers terkait kinerja kejaksaan selama satu tahun,”ungkap Kajari dikonfirmasi via WhatsApp.

 Namun konfirmasi dihari berikutnya belum mendapat tanggapan. Kasi pidana khusus (Pidsus) Kejaksaan juga belum bersedia ditemui wartawan dengan dalih masih sibuk.

 Terpisah Kepala Seksi Pembinaan dan Pendidikan, Lapas Klas IIB Pangkalan Bun Peni Hadi Sutrisno juga membenarkan bahwa pihaknya telah menerima titipan tahanan berinisial JM dalam kasus tindak pidana korupsi. ”Iya benar ada tahanan titipan atas nama tersebut,”ungkap Peni dihubungi media ini kemarin (1/11).

 Sementara itu berdasarkan data dihimpun media ini, sedikitnya sudah ada tujuh mantan kepala desa yang terjerat kasus tindak pidana korupsi (Tipikor). Tujuh desa tersebut antara lain Desa Sekonyer, Kecamatan Kumai terjadi pada tahun 2014, kemudian 2016 Desa Sulung Kecamatan Arut Selatan, kemudian tahun 2017 Desa Makarti Jaya, Kecamatan Pangkalan Lada, dan Desa Kinjil, Kecamatan Kotawaringin Lama berikutnya Kenambui, Desa Kecamatan Arut Selatan.

 Kemudian ditahun 2018 sudah ada dua yakni Desa Suka Makmur, Kecamatan Kotawaringin Lama dan Desa Kubu, Kecamatan Kumai. Dari semuanya yang bermasalah adalah kepala Desanya sehingga harus mempertanggungjawabkan di hadapan hukum. (sam/sla)

 


BACA JUGA

Sabtu, 01 November 2025 17:54

Temui Menteri P2MI, DPRD Bahas Perluasan Peluang Kerja Warga Kobar ke Luar Negeri

PANGKALAN BUN – DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) melakukan konsultasi…

Sabtu, 01 November 2025 10:42

Infrastruktur Pedesaan Butuh Perhatian Pemerintah

PANGKALAN BUN – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat…

Rabu, 29 Oktober 2025 13:21

DPRD Kobar Dorong Pemkab Perkuat Ketahanan Pangan

PANGKALAN BUN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin…

Senin, 27 Oktober 2025 13:08

Fraksi Golkar Dorong Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Evaluasi Bagi Hasil Sawit

PANGKALAN BUN – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat…

Jumat, 24 Oktober 2025 17:11

Komisi C DPRD Kobar Apresiasi DLH Aktif Tangani Pengelolaan Sampah hingga ke Desa

PANGKALAN BUN – Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)…

Rabu, 22 Oktober 2025 11:06

Fraksi Nasdem dan Gerindra Minta Pemkab Segera Tertibkan Distribusi BBM

PANGKALAN BUN – Antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian…

Senin, 20 Oktober 2025 11:52

Fraksi Gerindra Desak Rehabilitasi Ruang Kelas di SMPN 2 Arsel

PANGKALAN BUN – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat…

Jumat, 17 Oktober 2025 11:52

Fraksi PAN-PKS Minta Pemkab Kobar Serius Tangani Anak Putus Sekolah

PANGKALAN BUN – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai…

Rabu, 15 Oktober 2025 12:54

Fraksi Demokrasi Bangsa Desak Pemkab Kendalikan Harga Elpiji 3 Kg

PANGKALAN BUN – Fraksi Demokrasi Bangsa DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat…

Senin, 13 Oktober 2025 13:17

Fraksi PDIP Soroti Infrastruktur Jalan dan PJU di Kobar

PANGKALAN BUN – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers