PALANGKA RAYA – Kasus demam berdarah dangue (DBD) di Kalimantan Tengah (Kalteng) terus mengancam masyarakat. Bahkan, Pemerintah Kabupaten Kapuas telah menetapkan status kasus luar biasa (KLB) seiring meningkatnya kasus tersebut di daerahnya.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalteng Suyuti Syamsul mengatakan, selain Kapuas yang menetapkan KLB, di Palangka Raya, tren kasus DBD cenderung meningkat. Namun, Pemkot Palangka Raya belum menetapkan status KLB.

”Kapuas sudah menyatakan KLB dan khusus Palangka Raya masih mengalami peningkatan karena laporan per 26 November kemarin, jumlah penderita sudah mencapai 75 orang,” katanya, Selasa (27/11).

Kasus DBD di Palangka Raya meningkat signifikan dibandingkan daerah lainnya. Jumlah penderita DBD tercatat sebanyak 75 orang, meningkat 19 orang dibanding bulan sebelumnya yang hanya 56 orang.

Meski meningkat, untuk menetapkan status KLB harus berdasarkan berbagai perhitungan. Sebab, penetapan statusnya tidak dilihat dari jumlah penderita. Namun, ada beberapa kriteria yang menjadi dasar, mulai dari peningkatan kejadian terus-menerus dan jumlah penderita dalam satu bulan meningkat dua kali lipat.

”Tapi, untuk menetapkan KLB ini berdasarkan analisis kabupaten dan kota. Artinya, apakah daerahnya KLB atau tidak, itu kebijakan dan kewenangan penuh dari pemerintah setempat,” katanya.

Dinkes Provinsi Kalteng siap memberikan bantuan kepada kabupaten dan kota yang menetapkan status KLB. Bantuan tersebut tidak dalam bentuk tenaga kesehatan, namun berupa baperstok obat-obatan yang diharapkan dapat menurunkan tren kasus tersebut.

”Jadi, bantuan yang nantinya diberikan langsung disalurkan melalui rumah sakit atau puskesmas setempat,” ucapnya.

Meski soal penetapan status KLB kewenangan kabupaten dan kota, perkembangan kasus DBD tersebut tetap dipantau Pemprov melalui instansi teknisnya. Hal itu sebagai salah satu upaya memberikan bantu secara cepat, misalkan ada daerah yang mengalami peningkatan kasus DBD cukup besar.

”Potensinya akan kami pantau terus. Apalagi ini musim hujan masih lama. Yang pasti, mengenai penanganan akan dikoordinasikan dengan pemerintah setempat,” pungkasnya. (sho/ign)