PANGKALAN BUN - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kobar menemukan banyak obat kedaluwarsa di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Imanuddin, Pangkalan Bun. Hal tersebut dikhawatirkan berdampak pada pendapatan rumah sakit terbesar di Kobar itu.
Anggota DPRD Kobar Sugito mengatakan bahwa obat-obatan kedaluwarsa tersebut sudah disimpan dalam gudang rumah sakit dengan jumlah cukup banyak.
“Obat kedaluwarsa di RSUD itu jika dirupiahkan nilainya juga cukup besar. Kami sangat menyayangkan kenapa hal itu bisa terjadi,” kata Sugito, Senin (3/12).
Dengan temuan itu, Sugito menduga obat yang telah dibeli RSUD itu tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga obat yang distok oleh rumah sakit banyak yang tidak terpakai hingga melewati masa efektif pemakaian.
“Justru banyak pasien di RSUD yang harus membeli obat di apotek luar rumah sakit. Karena itu tadi obat yang dibeli tidak sesuai kebutuhan pasien,” jelasnya.
Pihaknya meminta agar masalah obat kedaluwarsa ini menjadi pembelajaran bagi RSUD Pangkalan Bun agar membeli obat sesuai kebutuhan masyarakat. “Supaya tidak banyak obat yang nantinya terbuang percuma,” harapnya.
Terkait hal itu Plt Direktur RSSI Pangkalan Bun Fahrudin tidak membantah adanya obat tidak terpakai itu. Menurutnya setiap tahun selalu ada obat yang kedaluwarsa.
“Obat kedaluwarsa itu ada dan sudah tersimpan di gudang. Jadi tidak bakal digunakan untuk kebutuhan pasien,” kata Fahrudin.
Jika ada pihak yang menyebut jumlah obat tak terpakai di RSUD Pangkalan Bun banyak, memang benar. Karena obat yang tersimpan di gudang itu sudah tiga tahun ini belum dimusnahkan.
“Seharusnya setiap tahun obat kedaluwarsa itu dimusnahkan. Terhitung sejak tahun 2016 sampai 2018 ini belum ada pemusnahan, jadinya terlihat banyak,” jelasnya.
Padahal, lanjut Fahrudin, pihaknya sudah berencana untuk memusnahkan obat-obatan tersebut pada akhir tahun 2018 ini. Perihal keluarga pasien yang membeli obat di apotek diluar rumah sakit itu memang benar. Tidak semua obat tersedia di RSUD Pangkalan Bun. Namun hanya obat-obatan tertentu saja yang harus dibeli di luar rumah sakit.
“Penyalur obat tidak bisa menyediakan semua jenis obat yang dibutuhkan oleh semua pasien. Terkadang ada sedikit yang harus dibeli di luar. Kalau pasien BPJS, bisa mendapatkan obatnya di apotek Kimia Farma secara gratis, karena sudah ada kerjasama,” bebernya.
Sejauh ini RSUD Pangkalan Bun sudah banyak pengalaman mengenai belanja obat. Namun, pihaknya tidak bisa memprediksi obat apa saja yang banyak dibutuhkan.
“Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan, rumah sakit harus sedia obat untuk berbagai jenis penyakit. Sampai obat untuk rabies pun wajib disediakan, supaya tidak kelabakan saat ada pasien rabies yang dirujuk ke RSSI Pangkalan Bun. Begitu juga dengan obat lain harus kita sediakan, namun pada prosesnya ada beberapa obat yang tidak terpakai dan menjadi kedaluwarsa. Itu sudah resiko dari rumah sakit,” terangnya.
Dijelaskan Fahrudin, untuk belanja obat, pihaknya juga terkendala dengan masalah biaya. Karena sistem pembayaran pasien dari BPJS Kesehatan ke rumah sakit belum tepat waktu. Seperti pembayaran dari bulan September dan Oktober hingga kini belum terlaksana.
“Ini juga menjadi kendala bagi RSUD untuk masalah pembelian obat. Namun, semua itu sudah kita tangani dengan baik. Tapi kami harap agar BPJS Kesehatan bisa bayar tepat waktu,” pungkasnya. (rin/sla)
