PALANGKA RAYA – Pengelolaan pendidikan di Kalimantan Tengah (Kalteng) masih menyisakan sejumlah masalah. Mulai dari kekurangan guru, persoalan ujian nasional berbasis komputer, banyaknya ruang kelas dan ruang praktik yang rusak, hingga banyaknya anak usia sekolah tidak dapat akses pelayanan pendidikan.

Mengatasi persoalan itu, Pemerintah Provinsi Kalteng memfokuskan penyelenggaraan pendidikan pada lima program prioritas, yakni peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas tenaga kependidikan, peningkatan pelayanan di daerah pedalaman, meningkatkan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal, dan pendukungan beasiswa lulusan SMA sederajat di perguruan tinggal.

”Kita patut bersyukur dengan strategi yang tepat, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pembangunan pendidikan. Dengan demikian, target pembangunan pendidikan sebagaimana dalam RPJMD 2016-2021 tercapai,” kata Gubernur Kalteng Sugianto Sabran melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Fahrizal Fitri saat Pembukaan Kegiatan Sosialisasi UNBK, Selasa (19/2).

Sampai saat ini, lanjutnya, sudah terjadi peningkatan di berbagai bidang. Rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah terus meningkat secara signifikan. Angka partisasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) SMA sederajat juga terus meningkat.

”Demikian halnya peningkatan mutu dan daya saing lulusan, yang disebabkan dalam tiga tahun terakhir, pemerintah mampu membangun sarana pendidikan secara signifikan untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan,” ucapnya.

Selama tiga tahun terakhir, terbangun ruang kelas baru untuk SMA 108 unit dan 40 unit untuk SMK. Kemudian, ruang laboratorium IPA SMA 65 unit, ruang komputer 21 unit, perpustakaan 17 unit, rehabilitasi ruang kelas 31 unit, membangun ruang praktik SMK 82 unit, membangun unit sekolah baru lima unit, dan membangun sekolah baru SLB satu unit.

Pengadaan peralatan laboratorium SMA dan SMK, terutama peralatan komputer untuk mendukung Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang saat ini sudah ada 2.500 unit, terdiri dari pengadaan pemerintah dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebanyak 2.169 unit dan bantuan pengadaan dari dana Pemerintah Pusat sekitar 331 unit.

”Selain itu, yang menjadi fokus utama pemerintah, bagaimana peningkatan profesionalisme dan kompetensi guru secara berkelanjutan, sehingga kualitas para guru dalam melaksanakan proses pembelajaran dapat lebih efektif dan produktif,” pungkasnya. (sho/ign)