PALANGKA RAYA - Bangunan yang menutup saluran drainase menjadi perhatian serius DPRD Kalteng. Pasalnya, dengan adanya bangunan permanen menutup drainase membuat salutan sulit dibersihkan dan dikontrol. 

Anggota  DPRD Kalteng Ergan Tunjung meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya mengambil tindakan tegas terhadap bangunan yang menutup drainase. Sanksi bisa diberikan jika tidak membantu pemerintah dalam penataan drainase. 

"Genangan air saat hujan di sejumlah jalan protokol dan pemukiman penduduk di Ibu kota Provinsi Kalteng, kemungkinan besar karena saluran drainase yang tertutup bangunan. Jadi ini harus disikapi secara tergas," kata Ergan kemarin. 

Saat hujan dengan intensitas sedang maupun tinggi, air sudah menggenang di mana-mana. Kondisi ini menunjukan ada masalah pada serapan air dan saluran pembuangan. 

"Perlu penataan menyeluruh terhadap saluran drainase. Bangunan yang menutup harus dibongkar atau diberikan akses untuk membersihkan," tegasnya. 

Wakil rakyat dari daerah pemilihan I meliputi Kota Palangka Raya, Katingan dan Gunung Mas itu mengatakan, selain kesalahan bangunan, juga kondisi drainase kurang maksimal. 

Menurutnya, Pemkot dan Pemerintah Provinsi Kalteng harus meningkatkan koordinasi dan sinergisitas dalam menyelesaikan drainase. Sebab, dengan kondisi drainase yang optimal, genangan air maupun banjir tidak terjadi lagi.

"Pemkot juga perlu melakukan pemetaan terkait beberapa saluran atau kawasan yang dianggap tidak bekerja dengan baik. Perlu diperhatikan juga analisis penyebab genangan air, agar bisa mendapat tindaklanjut dengan baik," pungkasnya. (arj/yit)