PANGKALAN BUN – Pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye atau APK tak hanya melulu soal aturan namun juga merupakan sebagai unsur keindahan dan ketertiban kota. 

Untuk itu, Bawaslu berharap petugas penindakan di lapangan untuk ikut menata dan menertibkan baliho, spanduk atau umbul umbul dan jenis APK lainnya yang melanggar aturan ketenteraman dan ketertiban. 

 Ketua Bawaslu Kotawaringin Barat (Kobar),  Dorik Rozani mengatakan, pemasangan APK sebenarnya tidak terpaku dalam soal kedispilinan untuk patuh pada aturan yang telah ditetapkan. Tapi juga soal estetika, keindahan, dan ketentraman serta ketertiban atau trantib. 

”Salah satu contohnya, ada yang memasang APK di dekat simpang tiga misalnya. Dan posisinya dapat menghalangi pandangan para pengguna jalan yang imbasnya bisa berpotensi menimbulkan kecelakaan,” ujarnya, Jumat (15/3). 

Dalam penertiban ini akhirnya Bawaslu memang harus berkoordinasi dengan instansi lainnya seperti Satpol PP. Karena untuk menertibkan APK, Satpol PP juga terkadang masih harus menunggu rekom dari Bawaslu. “Selain dengan Satpol PP,  Bawaslu juga menggalang koordinasi dengan Kepolisian setempat untuk ikut menertibkan APK. Terlebih yang melanggar aturan zonasi yang ditetapkan KPU,” jelasnya. 

Selain itu, Dorik juga masih menyayangkan adanya pemasangan APK yang melanggar dan terpaksa harus ditertibkan. Padahal jika ditelaah, hal itu akan merugikan para peserta pemilu sendiri. Karena mereka harus mengeluarkan dana ekstra untuk memasang lagi APK yang telah ditertibkan atau bahkan membuat APK baru lagi.

”Oleh karena itu makin dekatnya pelaksanaan, kita menghimbau peserta pemilu untuk memperhatikan dan mentaati aturan zonasi pemasangan APK,” tegasnya. (sla/gus)