PALANGKA RAYA – Semua kepala SOPD di lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya diminta segera melakukan konsolidasi menyeluruh dalam perangkat terkaitnya masing-masing. Terutama menyinkronkan pengelolaan data realisasi APBD dan pengadaan barang dan jasa.

Hal itu ditegaskan Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin melalui Plt staf ahli wali kota bidang pemerintahan Murni D Djinu dalam rapat Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) di aula Peteng Karuhei (PK) II kantor Wali Kota Palangka Raya, Rabu (12/6). 

Murni menuturkan, empat komponen dalam sinkronisasi pengelolaan itu berupa, peran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bisa bisa dirangkap langsung oleh kepala dinas, pejabat pengelola teknis kegiatan, pejabat pengadaan, dan kasubbag perencanaan.

”Empat komponen itu paling penting guna menyinkronkan data realisasi APBD dan pengadaan barang dan jasa. Maka, setiap OPD harus memperbarui empat komponen penting yang sangat berperan penting tersebut dalam pelaksanaan serapan anggaran. Ini agar pemkot semakin kredibel,” ujar Murni.

Murni melanjutkan, apabila hal itu bisa dilakukan, diyakini setiap hal yang berkaitan dengan sinkronisasi barang dan jasa, berpengaruh signifikan dalam setiap program APBD.

”Bicara sinkronisasi pengadaan barang dan jasa ini tentu harus melalui prosedur. Manakala OPD terlambat, tentu berisiko terhambatnya realisasi serapan anggaran. Ingat, hal ini penting ditindaklanjuti. Sebab, akan memengaruhi serapan anggaran,” katanya.

Murni menambahkan, dalam realisasi serapan anggaran OPD saat ini sudah  cukup signifikan. Meskipun ada OPD yang  masih rendah serapannya karena dipengaruhi lambatnya sinkronisasi pengadaan barang dan jasa  barang dan jasa tersebut.

”Wali kota berharap hal-hal yang disampaikan dalam rapat TEPRA tadi dapat  ditindaklanjuti setiap OPD. Terlebih  kita akan menyampaikan lagi pada rapat TEPRA tingkat Provinsi Kalteng. Ini dilakukan agar pemkot semakin mampu mewujudkan visi dan misi pemerintahan kota saat ini,” pungkasnya. (daq/ign)