MUARA TEWEH – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dalam pemandangan umum terdapat Raperda tentang pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018, menyoroti berbagai hal terkait isu strategis.
Pemandangan umum Fraksi PPP ini disampaikan juru bicaranya Pujiono AK di gedung DPRD Barito Utara (Batara), Jumat (28/6) pekan tadi.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Batara, Set Enus Y Mebas, dihadiri oleh Wakil Bupati, para anggota dewan, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan undangan lainnya.
Hal yang disampaikan Fraksi PPP yakni, saran agar Pemkab Batara lebih serius dalam penyusunan perencanaan anggaran yang terukur dan transparan, sehingga kegiatan yang sudah dianggarkan dapat dilaksanakan dan bermanfaat untuk masyarakat.
“Mengenai masalah efektivitas dampak alokasi anggaran terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, masih harus mendapat kajian bersama,” kata juru bicara Fraksi PPP, Pujiono.
Fraksi PPP juga berpandangan, bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan atau mengurangi penggangguran dan meningkatkan efesiensi dan efektivitas perekomonian.
Pelaksanaan belanja daerah harus didasarkan pada prinsif hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
“Pemerintah daerah juga harus mampu menggali seluruh potensi yang dimiliki untuk kemudian dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Dalam APBD, Fraksi PPP juga menyarankan, harus lebih ditekankan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan sosial dasar, termasuk juga menyiapkan transportasi, pemukiman dan akses pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA).
“Terkait hal ini, Fraksi kami ingin mengetahui apa saja yang sudah dilakukan Pemerintah daerah, mohon tanggapan,” ujar Pujiono.
Fraksi PPP juga meminta Pemkab Batara, agar mempertimbangkan terkait masalah pajak, retribusi dan pungutan daerah lainnya yang dibebankan kepada masyarakat.
“Pemkab Batara harus mempertimbangkan kemampuan untuk membayar,” ujarnya.
Selanjutnya, tegas Pujiono, dalam mengalokasikan belanja daerah, Pemerintah daerah harus mempertimbangkan keadilan dan pemerataan agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi pemberian pelayanan. (viv/fm)
