PANGKALAN BUN - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) memperingatkan agar para kepala desa tidak bermain - main dengan anggaran desa yang telah dikucurkan.

Sebab sejak lima tahun terakhir ada enam kepala desa di Kabupaten Kobar yang sudah menyandang status terpidana korupsi anggaran dana desa.

“Enam kepala desa tersebut adalah Kepala Desa Sulung Hartono, Kepala Desa Kenambui Arjali, Kades Suka Makmur Gimin, Kades Makarti Jaya Darlinggo, dan Jembar Wibowo Pj Kades Kinjil, serta Kades Kubu Jarmani,” ungkap Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Kotawaringin Barat Sudiharto, Senin (29/7).

Selain enam desa yang kepala desanya sudah divonis oleh Pengadilan Tipikor dengan masa hukuman antara 4,5 tahun hingga 5,5 tahun tersebut, ada dua desa lagi yang saat ini sedang dalam proses di kepolisian, yaitu Kades Sagu Suka Mulya, Kecamatan Kotawaringin Lama dan Desa Mulya Jadi, Kecamatan Pangkalan Banteng.

Sudiharto melanjutkan untuk Kades Sagu Suka Mulya, Kecamatan Kotawaringin Lama, saat ini prosesnya sudah sampai tahap P21, sementara Desa Mulya Jadi, baru tahap pemeriksaan saksi - saksi.

“Untuk kades yang sudah divonis penyelewengan dana desa berkisar antara Rp 150 juta rupiah hingga Rp 700 juta rupiah,” bebernya.

Menurut Sudiharto, pihaknya sudah berulang - ulang memperingatkan para kepala desa agar setiap kegiatan yang mempergunakan dana desa, maupun anggaran dana desa agar pihak desa senantiasa memasang pelang kegiatan pengerjaan proyek.

Selain itu, pemerintah desa juga diwajibkan memasang baleho di tempat strategis, yang berisi realisasi seluruh kegiatan APBDes yang sudah dilaksanakan oleh desa setempat. Hal itu bertujuan agar pelaksanaan kegiatan dapat dipantau oleh seluruh masyarakat.

“Padahal secara berkala KPK meminta dokumentasi baleho kegiatan yang terpasang di desa, namun dari 81 desa di Kobar masih saja ada oknum desa yang tidak memasangnya,” keluhnya.

Untuk itu ia mengimbau kepada seluruh kepala desa agar dalam mengelola anggaran dana desa maupun dana desa dapat mematuhi aturan - aturan yang sudah ditentukan dalam pengelolaan keuangan desa.

Ia juga meminta agar aparatur desa dapat memahami dan menggunakan aplikasi keuangan desa, serta agar pemerintah desa membuka ruang partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran.

“Kita minta masyarakat juga ikut aktif dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran desa, karena anggaran yang dikucurkan kepada tiap desa tidak sedikit jumlahnya,” pungkasnya. (tyo/sla)