SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | GUMAS | DPRD SERUYAN

PALANGKA

Senin, 26 Agustus 2019 10:15
Wali Kota Dukung Pernyataan Menkopolhukam
SIAP MENDUKUNG: Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mendukung pernyataan Menkopolhukam Wiranto terkait penindakan terhedap pembakar lahan.(DODI/RADAR PALANGKA)

PALANGKA RAYA – Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mendukung sepenuhnya pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto untuk menindak tegas pembakar lahan.

”Permintaan beliau yang meminta kepolisian menindak tegas pelaku pembakar hutan dan lahan yang menyebabkan bencana kabut asap saya sangat mendukung. Siapa pun yang menyebabkan karhutla akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku," ujarnya.

Fairid menuturkan, dukungan itu dilakukan dengan menyebar anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk ikut mencari para pelaku pembakar lahan. Hal itu untuk membantu aparat kepolisian menindak tegas pelakunya.

”Anggota Satpol PP Kota Palangka Raya sudah kami sebar untuk membantu kepolisian dalam menangkap para pelaku pembakar lahan dengan cara disengaja. Ini komitmen pemkot dalam penanggulangan karhutla," tegasnya.

Fairid menambahkan, instruksi menkopolhukam sangat jelas. Tidak ada ampun bagi pelaku pembakar lahan di Kalteng dan harus ditindak sesuai perbuatannya. Dengan membakar lahan, oknum-oknum tertentu memiliki kepentingan pribadi.

”Kami sangat berterimakasih kepada pemerintah pusat dengan adanya perhatian seperti ini. Intinya, pihak yang berwajib sekarang tidak akan main-main dalam menekan maraknya karhutla yang terjadi di tempat kita,” pungkasnya. (daq/ign)


BACA JUGA

Selasa, 08 September 2015 21:50

Ratusan PNS Masih Mangkir, Laporkan Harta Kekayaan

<p>SAMPIT &ndash; Sebanyak 240 Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara di lingkup…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers