PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran mengingatkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan harus terencana dengan matang. Tak hanya yang menjadi tanggung jawab provinsi, namun yang menjadi tanggung jawab kabupaten dan kota harus diperhatikan.

Ia menyebutkan, hal tersebut tidak lepas dari minimnya anggaran yang dimiliki pemerintah, sehingga penanganan infrastruktur haruslah yang betul-betul mendesak. Jangan sampai anggaran yang dikucurkan untuk menangani ruas jalan yang dimaksud tidak maksimal. Artinya harus dirumuskan dulu semua kebijakan yang menyangkut penanganannya.

“Untuk infrastruktur inikan tidak sedikit anggarannya. Jadi harus ada perumusannya dengan melihat semua ruas jalan yang dianggap urgen. Tentu ini tujuannya supaya penanganan bisa lebih maksimal,” katanya kemarin.

Menyikapi hal ini, tidak hanya memerlukan kebijakan yang tepat, tapi juga efisien. Tentu saja ini diperlukan  tidak sebatas agar pelaksanaan kegiatan bisa berjalan baik. Lebih dari pada itu, Gubernur mengharapkan anggaran untuk infrastruktur betul-betul terlihat hasilnya untuk penanganan yang dimaksud.

“Biarpun anggaran terbatas, tapi kalau penanganannya terencana maka hasilnya akan sangat terlihat. Namun tetap saja harus ada koordinasi untuk pelaksanaannya ke depan,” ucapnya.

Lebih lanjut Sugianto menegaskan bahwa, pembangunan infrastruktur ini hal mutlak yang menjadi perhatian nomor satu bupati dan wali kota. Maka dari itu, segala hal yang berkaitan dengan peningkatan sektor tersebut harus diperhatikan sedetail mungkin.

Sugianto menuturkan, pengelolaan infrastruktur seperti pengembangan jalan dan jembatan menjadi instrumen yang sangat strategis pada proses percepatan pembangunan. Karena kalau ini bisa terus meningkat tiap tahun, maka sektor lain seperti pengembangan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan ekonomi turut membaik.

“Ini kenapa pemerintah sangat mengejar pembangunan infrastruktur. Kalau infrastruktur bagus, maka dampaknya ke sektor laun ,” katanya.

Dengan memantapkan infrastruktur maka selanjutnya aksebilitas masyarakat semakin terbuka. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur tidak dilihat dari sisi fisiknya saja, melainkan aspek yang menyangkut kepentingan masyarakat.

”Semuanya pasti sepakat bahwa tujuan dan sasaran pembangunan ini untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Tentunya pemerintah setempatlah yang harus bisa merumuskan apa yang akan dilakukan,” pungkasnya. (sho/ign)