KUALA KURUN – Tiwah massal di Desa Jalemu Raya diikuti sebanyak 48 jenazah yang berasal dari beberapa desa sekitar. Sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap budaya lokal, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) menyalurkan bantuan pelaksanaan tiwah massal di Desa Jalemu Raya, Kecamatan Rungan Barat, 12 Agustus hingga 11 September 2019.
"Total kami serahkan bantuan sebesar Rp 127 juta untuk membantu acara tiwah massal, yang diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Gumas Efrensia LP Umbing kepada pihak panitia pada saat tabuh pertama," ucap Sekretaris Disdikbud Kabupaten Gumas Brikson, Kamis (12/9).
Dia mengatakan, program bantuan pelaksanaan tiwah massal mulai dianggarkan disdikbud sejak tahun 2016 lalu sampai sekarang. Untuk tahun ini, ada dua tempat yang diberikan bantuan, yakni di Kelurahan Tumbang Miri, Kecamatan Kahayan Hulu Utara dan Desa Jalemu Raya, Kecamatan Rungan Barat.
"Setiap tahun memang dianggarkan untuk dua tempat dan Daerah Aliran Sungai (DAS) berbeda, namun dengan besaran bantuan yang sama. Ini untuk menghindari munculnya kecemburuan sosial. Bantuan yang dikucurkan apabila peserta tiwah massal mencapai 25 jenazah atau lebih," ujarnya.
Berdasarkan laporan panitia, tiwah massal di Desa Jalemu Raya diikuti sebanyak 48 jenazah yang berasal dari beberapa desa sekitar. Biaya ritual tiwah tidak murah. Satu ekor kerbau mencapai Rp 20 juta lebih, belum lagi beli sapi, insentif basir atau balian, dan lainnya.
"Bantuan pemerintah ini sifatnya subsidi, sedangkan sisa biaya lainnya ditanggung pihak peserta. Tujuan utama pemberian bantuan ini untuk meringankan beban masyarakat yang ingin melakukan tiwah massal sehingga berjalan dengan baik," tuturnya.
Sejauh ini, masyarakat sangat antusias untuk mendapatkan bantuan tiwah massal tersebut. Ini dibuktikan dengan semakin banyaknya proposal yang masuk dari berbagai desa dan kecamatan.
"Kami ingin setiap dana pemerintah yang dibelanjakan wajib dipertanggungjawabkan. Untuk itu, panitia penerima harus merincikan dengan jelas penggunaan dan pertanggungjawaban bantuan tersebut," pungkasnya. (arm/yit)
