SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | GUMAS | DPRD SERUYAN

PALANGKA

Jumat, 04 Oktober 2019 09:59
Tingkatkan Kolektabilitas Program JKN-KIS

BPJS Kesehatan Gelar Forum Koordinasi Pengawasan

PERTEMUAN: BPJS Kesehatan Cabang Palangka Raya Muhammad Masrur Ridwan bertemu dengan sejumlah awak media di Kuala Kapuas, belum lama ini.(BPJS KESEHATAN FOR RADAR PALANGKA)

KUALA KAPUAS – BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palangka Raya melaksanakan dialog dengan media massa di Kabupaten Kapuas dalam rangka meningatkan kolektabilitas program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Kegiatan yang dilaksanakan beberapa waktu lalu di Kota Kuala Kapuas itu dihadiri 17 awak media di Kapuas.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palangka Raya Muhammad Masrur Ridwan mengatakan, peran media dalam menyebarluaskan informasi program JKN-KIS kepada masyarakat sangat diperlukan. Hal tersebut karena masyarakat masih sangat memerlukan informasi tentang program JKN-KIS, khususnya terkait regulasi dan kebijakan yang baru.

”Peran awak media dalam keberlangsungan program JKN-KIS ini sangat vital. Terutama dalam menyampaikan kebijakan dan regulasi dalam program JKN-KIS, baik yang sudah berjalan maupun yang akan diimplementasikan,” ucapnya, Kamis (3/10).

Hal itu, lanjutnya, diperlukan agar masyarakat memahami dan mengerti sepenuhnya terkait keberlangsungan program JKN-KIS. Misalnya, yang terbaru kebijakan terkait rencana penyesuaian iuran yang akan dilakukan dalam program JKN-KIS. Masyarakat harus memahami alasan iuran dalam program JKN-KIS perlu dilakukan penyesuaian.

Menurutnya, perlu diberikan akses yang lebih mudah untuk masyarakat Kapuas agar taat dalam menjalankan kewajiban membayar iuran program JKN-KIS. Di Kapuas, yang lebih penting bagi masyarakat adalah akses dalam melakukan pembayaran. Apalagi bagi masyarakat yang ada di pedalaman.

”Mereka yang mengakses lokasi pembayaran ke Kantor Pos di ibu kota kecamatan saja mesti membutuhkan waktu paling cepat tiga jam. Belum lagi biaya untuk mengakses ke lokasi pembayaran, bisa lebih mahal ongkosnya daripada membayar iurannya,” ujarnya.

Dia menginginkan masyarakat bisa mendapatkan akses yang mudah. Dia juga berharap BPJS Kesehatan bisa bekerja sama dengan perangkat desa dalam menyediakan akses pembayaran, sehingga akan lebih mudah. (sos/ign)


BACA JUGA

Selasa, 08 September 2015 21:50

Ratusan PNS Masih Mangkir, Laporkan Harta Kekayaan

<p>SAMPIT &ndash; Sebanyak 240 Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara di lingkup…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers