PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran mengingatkan bupati dan wali kota peka dalam menyikapi permasalahan daerah masing-masing. Saat kunjungan kerja ke pelosok sejumlah kabupaten beberapa waktu lalu, dirinya mendapatkan berbagai keluhan masyarakat yang harus ditindaklanjuti pemerintah. 

Sugianto meminta bupati dan wali kota turun lapangan dan menemui masyarakat secara langsung sekaligus menyerap aspirasi. Pemerintah setempat wajib mengetahui permasalahan yang terjadi di masyarakat, baik itu yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan.

”Bisa temui tokoh-tokoh masyarakat di pelosok, harapannya tentu saja untuk mengetahui keluhan meraka. Seperti kemarin saya kunjungan kerja, masyarakat di pelosok meminta soal akses telekomunikasi. Permintaan seperti itu juga bisa menjadi tindak lanjut pemerintah,” katanya kemarin.

Selain itu, masyarakat di beberapa daerah juga meminta pembangunan sarana pendidikan dan fasilitas penunjang lainnya. Mengenai pendidikan ini tentunya harus disikapi oleh pemerintah kabupaten dan kota, di satu sisi pemerintah provinsi menyikapi persoalan tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya.

”Ada beberapa kecamatan yang memang ingin penambahan bangunan sekolah lagi. Nah ini yang harus dibantu karena memang ini tugas pemerintah,” katanya.

Lebih lanjut Gubernur mengatakan, bahwa dengan menggiatkan kunjungan kerja maka bupati dan wali kota akan memiliki perencanaan yang sangat matang dalam membuat program pembangunan ke depannya. Karena dengan kunjungan kerja, secara tidak langsung memberikan pemerintah gambaran apa saja yang harus dilakukan.

”Ya, karena dengan cara itu (kunjungan kerja, Red) pemerintah akan tahu jalan dan jembatan yang harus dibangun. Selain itu, pemerintah juga mempunyai gambaran untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat,” ucapnya.

Sugianto menambahkan, pemerintah provinsi siap membantu pemerintah kabupaten dan kota dalam penanganan infrastruktur jalan yang kodisinya perlu peningkatan. Sekalipun status jalan tersebut milik kabupaten, namun selama keberadaannya dianggap sangat vital dan perlu penanganan secepatnya, maka pemerintah provinsi siap memberikan bantuan.

Ia juga mengharapkan pemerintah setempat mampu menjaga kondisi dalam hal ini usai daripada infrastruktur jalan di daerahnya. Apabila jalan selalu mengalami kerusakan tiap tahun, maka pemerintah hanya akan menghabiskan anggaran untuk penanganan di sektor itu saja.

“Setidaknya usia jalan harus dijaga, jangan terus-terusan rusak.  Jadi, semua kebijakan itu harus diperhatikan terutama yang berkaitan dengan masyarakat langsung,” pungkasnya. (sho/yit)