PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) mendapat penghargaan dari Kementarian Keuangan (Kemekeu) karena berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Rabu (16/10).
Terdapat dua jenis penghargaan yang diberikan, pertama penghargaan karena mendapat opini WTP tahun 2018 dan yang kedua penghargaan karena berhasil meraih opini WTP selama lima tahun berturut-turut.
“Opini WTP ini suatu wujud dari upaya maksimal seluruh pemangku kepentingan memperbaiki pengelolaan keuangan dengan selalu memerhatikan ketentuan perundangan dan menjaga kehatihatian,” kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalteng Ratih Hapsari Kusumawardani selaku Kepala Perwakilan Kemenkeu.
Ia mengatakan, bahwa pada laporan keuangan 2018 hampir seluruh pemerintah daerah di Kalteng meraih opini WTP, kecuali Kabupaten Seruyan. Selain Pemprov Kalteng, pemerintah daerah yang berhasil mempertahankan opini WTP selama lima tahun berturut-turut yakni Kabupaten Barito Utara, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur dan Sukamara.
Terkait sejumlah penghargaan tersebut, dia mengatakan bahwa Menteri Keuangan berharap agar opini WTP tersebut terus dipertahankan, selain pemerintah juga tetap meningkatkan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.
“Pesan dari Menteri Keuangan agar penggunaan anggaran tetap dimaksimalkan, karena di satu sisi memang Opini WTP ini sebetulnya tidak menjamin tidak ada penyelewengan, namun WTP hanya cerminan bahwa anggaran sudah digunakan secara transparan dan akuntabel,” ucapnya.
Sementara itu Gubernur Sugianto Sabran mengatakan, penghargaan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan ini diharapkan menjadi pemacu semangat pemerintah kabupaten dan kota dalam hal pengelolaan dan penggunaan anggaran.
“Tentu semua itu harus diiringi dengan kerja keras pemerintahnnya, apapun itu semuanya hanya sebatas penghargaan dan tentu semua kegiatan keuangan tetap harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ucapnya.
Orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini mengingatkan, bupati dan wali kota tidak hanya mengejar penghargaan dalam setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilakukan. Sebab, yang terpenting bagaimana pemerintah mampu merealisasikan semua program yang ada sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Kalau ditanya bangga atau atau tidak mendapat penghargaan,? Ya bagi saya itu biasa saja. Karena hal itu tidak cukup, sebab yang terpenting itu adalah kinerja dan ini harus diperhatikan pemerintah kabupaten dan kota,” pungkasnya. (sho/yit)
