SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | GUMAS | DPRD SERUYAN

PALANGKA

Selasa, 12 November 2019 09:15
Pemprov Kalteng Pacu Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
TINGKATKAN KESEJAHTERAAN: Gubernur Sugianto Sabran saat berkunjung ke sejumlah daerah beberapa waktu lalu guna menyerap aspirasi masyarakat. (MMC KALTENG)

PALANGKA RAYA–Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran memastikan pemerintah terus meningkatkan program yang berkenaan dengan kesejahteraan masyarakat. Langkah ini juga harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan kota, supaya kesejahteraan masyarakat merata di semua daerah.

Dalam beberapa tahun terakhir Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalteng terus mengalami peningkatan dan bahkan sekarang ini sudah berada di atas rata-rata nasional. Kendati demkian, keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak bisa berpatokan pada IPM, karena yang dituntut bagaimana kenyataannya di lapangan.

”IPM inikan hanya indikator, tapi yang paling penting itu bagaimana kesejahteraan masyarakat di Kalteng terus mengalami peningkatan, dan ini menjadi perhatian bupati dan wali kota,” katanya kemarin.

Program peningkatan kesejahteraan ini tidak boleh terhenti. Sebab, tidak sedikit masyarakat yang tinggal di pelosok perlu peningkatan kesejahteraan, baik dari segi pendidikan, kesehatan dan perekonomian.  

”Bagaimana membantu lulus SD masuk SMP, dan seterusnya di semua jenjang pendidikan. Nah bagaimana mau kesejahteraan kalau seperti ini, biarpun IPM naik terus  kalau masih yang putus sekolah sama saja percuma,” ucapnya.

Oleh sebab itu, pemerintah provinsi bersama kabupaten dan kota masih harus memacu program yang berkenaan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebab percepatan pembangunan tidak hanya berkutat pada pembangunan infrastruktur, tapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Gubernur mengakui, bahwa peningkatan kesejahteraan ini tidak hanya berkaitan dengan peningkatan taraf hidup. Akan tetapi hal tersebut salah satu upaya meminimaliris angka penikahan dini. Inilah kenapa bupati dan wali kota dituntut memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pendidikan dan ekonomi.

”Sebab tidak jarang dampak ekonomi dan putus sekolah akan berakhir pada pernikahan dini. Dampak lainnya apa? Tentu kalau terjadi pernikahan dini ini bisa saja berdampak pada stunting, dan tidak menutup kemungkinan kekerasan dalam rumah tangga,”  pungkasnya. (sho/yit)


BACA JUGA

Selasa, 08 September 2015 21:50

Ratusan PNS Masih Mangkir, Laporkan Harta Kekayaan

<p>SAMPIT &ndash; Sebanyak 240 Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara di lingkup…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers