SAMPIT – Anggota DPRD Kotim kembali diterpa tudingan miring. Koordinator Forum Bersama (Forbes) LSM di Kotim Audy Valent menyebut para wakil rakyat itu mengapling proyek dengan potensi untung besar atau yang diistilahkannya dengan ‘proyek daging’. Walhasil, dia mengancam melaporkan hal itu ke penegak hukum untuk ditelisik.
Audy mengaku mengetahui hal itu dari laporan sejumlah kontraktor. Dia pun mengklaim sudah mengecek langsung ke sejumlah SKPD terkait keberadaan ‘proyek daging’ itu.
”Kontraktor kecil teriak. Apa yang diinstruksikan Presiden Jokowi untuk membina kontraktor skala kecil di Kotim tidak jalan. Karena dunia kontraktor mendapat campur tangan oknum anggota dewan," kata Audy, Selasa (23/2).
Proyek-proyek yang dikapling lokasinya dekat atau di dalam kota. Dan potensi untungnya besar. Misalnya proyek pengurukan dan pengairan. ”Proyek ini disebut kalangan kontraktor dengan proyek daging," kata Audy.
Dia menuding hampir semua lini di SKPD ada kaplingan proyek, yang menurut mereka milik anggota dewan. Modus untuk menghindari jerat hukum dan tudingan melanggar sumpah jabatan, mereka menggunakan tangan orang lain, baik kerabat ataupun orang kepercayaannya.
---------- SPLIT TEXT ----------
Oknum itu, kata Audy, tidak mau bermain dengan proyek yang dilelang. Mereka membidik proyek penunjukan langsung (PL), yang bisa didapat tanpa proses lelang. ”Inilah yang kita khawatirkan selama ini, kontraktor kecil tak diberi kesempatan, mereka bukannya dibina tapi dibinasakan," tegasnya.
”Alasannya aspirasi. Misalnya dia caleg dari Ketapang. Nah proyek yang ada di situ mereka yang ambil, dan mereka sendiri yang mengerjakannya. Agar tak kelihatan, mereka menggunakan CV milik keluarga," sambung pria tambun itu.
Audy mengaku sudah mengantongi nama-nama anggota dewan yang diduga mengapling proyek tersebut. Nama-nama itu nanti akan dia serahkan ke Polres Kotim kejaksaan. Dia berharap proyek PL ini agar diawasi semua pihak, tidak hanya dari LSM, tetapi juga aparat penegak hukum harus segera turun tangan.
Audy menilai tak semestinya wakil rakyat menggunakan kesempatan tersebut untuk kepentingan pribadi. Dia mengaku prihatin karena pemberdayaan kontraktor lokal untuk mengerjakan proyek di SKPD tidak mendapat prioritas. Padahal kontraktor lokal atau kecil itulah yang harus diberdayakan agar bisa berkontribusi untuk daerah.
---------- SPLIT TEXT ----------
Audy meminta Bupati Supian Hadi segera memanggil kepala SKPD untuk mengecek dan memperbaiki itu semua. Termasuk Badan Kehormatan (BK) DPRD Kotim untuk bisa menindak anggota dewan yang terindikasi dalam pengaplingan proyek tersebut. ”Karena jika semuanya membiarkan, akan menjadi preseden buruk nantinya," tegasnya.
Terpisah, salah seorang anggota DPRD Kotim Hari Rahmad Panca Setya angkat bicara menanggapi hal itu. Dia berharap tudingan itu tidak benar. Selain itu juga dia mengingatkan agar SKPD tidak terlalu melebih-lebihkan, atau berlindung pada anggota dewan.
”Karena ada juga saya dengar sejumlah SKPD mengatakan itu proyek anggota dewan, padahal itu tidak. Nah hal semacam ini yang harus dipastikan kebenarannya," ucap Hari.
Terkait langkah Forbes yang akan melapor, menurut Hari, itu salah satu bagian dari kontrol sosial LSM. ”Artinya ada kepedulian teman-teman LSM kepada anggota dewan selama ini, dan ini kita menilai salah satu upaya untuk mendukung pembangunan di Kotim," pungkas Hari. (co/dwi)
