PANGKALAN BUN- Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kotawaringin Barat akan meminta penjelasan DPD Organisasi Angkutan Daerah (Organda) Provinsi Kalimantan Tengah untuk menengahi permasalahan Organda Angkutan Khusus Pelabuhan Kumai.  

Plt Kepala Dishub Kobar Majerum Purni mengatakan, beberapa hari lalu pihaknya didatangi oleh sejumlah pengurus terpilih Organda Angkutan Khusus Pelabuhan Kumai. Mereka melaporkan telah melakukan pemilihan pengurus yang diikuti oleh 200 lebih sopir dan terpilihlah Syarli sebagai Ketua.  

Namun, di sisi lain ada surat keputusan atau SK dari DPD Organda Provinsi Kalimantan Tengah mengenai kepengurusan Organda Angkutan Khusus Pelabuhan Kumai dengan Ketua H Dahlan. SK tersebut ditanda tangani oleh Ketua DPD dan Sekretaris Organda Provinsi Kalimantan Tengah.  

Mendapat laporan tersebut Dishub langsung melakukan penelusuran, karena Organda Angkutan Khusus Pelabuhan Kumai telah mendapatkan pernyataan dari Sekretaris DPD Organda Provinsi Kalteng yang menyatakan bahwa tidak pernah menandatangani SK untuk pengurus Organda Angkutan Khusus Pelabuhan Kumai.  

"Surat pernyataan dari Sekretaris DPD Organda Provinsi Kalteng bermaterai juga sudah ada. Pak Ducun selaku Sekretaris DPD Organda Provinsi Kalteng dengan tegas menyatakan tidak pernah menandatangani SK tersebut, maka ada indikasi pemalsuan tanda tangan," ujarnya.  

Sehingga, dalam waktu dekat ini pihaknya bakal ke Palangka Raya untuk berkoordinasi dengan Ketua Pengurus DPD Organda Provinsi Kalteng mengenai permasalahan dualism kepemimpinan ini.  

"Kami akan koordinasi dengan pengurus DPD Organda Provinsi Kalteng, yang kami ingin tanyakan mengenai SK yang dimiliki oleh H Dahlan itu apakah pernah dikeluarkan atau tidak," ujarnya.  

Jika pengurus DPD Organda Provinsi Kalteng tidak pernah mengeluarkan, maka pihaknya mendorong agar surat keputusan untuk pengurus terpilih. "Pemilihan pengurus baru ini dilakukan secara terbuka di Aula Kecamatan Kumai tanggal 16 Februari lalu. Syarli terpilih menjadi ketua dan kami mendorong agar DPD Organda Provinsi Kalteng bisa mengeluarkan SK dan kami dari Dishub bisa mengukuhkan pengurus baru," jelasnya. (rin/sla)