SAMPIT – Rusaknya sejumlah ruas jalan dalam Kota Sampit menuju Bundaran KB, membuat beberapa truk mulai mencari alternatif jalan yang lebih mulus. Alhasil, jalur yang baru diaspal, yakni Jalan MT Haryono, dalam beberapa pekan terakhir, dihajar sejumlah angkutan berat. Hal tersebut mengancam cepat rusaknya jalan yang baru diaspal itu.

Pantauan Radar Sampit, dalam sebulan terakhir sejumlah truk ramai hilir mudik di Jalan MT Haryono. Beberapa truk terlihat membawa muatan. Ironisnya, ada truk yang ugal-ugalan, terutama saat mendekati persimpangan lampu pengatur lalu lintas di Jalan MT Haryono-Kapten Mulyono.

”Sekitar sebulan terakhir ini banyak truk yang melintas di Jalan MT Haryono. Bahkan, saya pernah berpapasan dengan truk yang ugal-ugalan, berusaha menerobos lampu merah,” kata Wawan, seorang pengguna jalan yang kerap melintas di Jalan MT Haryono, Kamis (21/1).

Wawan menduga, banyaknya truk yang melintas di aspal mulus tersebut, disebabkan jalur lain yang kerap dilintasi truk, yakni Jalan Kapten Mulyono dan Pelita, rusak dan menyulitkan para sopir truk tersebut saat melintas. Padahal, lanjutnya, jalan itu rusak juga akibat kerap dilintasi angkutan berat yang melebihi beban jalan tersebut.

”Kondisi seperti ini terkesan terus dibiarkan. Sampai hari ini (kemarin, Red) saya belum melihat truk-truk yang melintas di Jalan MT Haryono itu ditertibkan. Padahal, hal tersebut bisa membuat jalan umum itu cepat rusak karena sering dilintasi truk,” ujarnya.

Menurut Wawan, masalah jalan di Kota Sampit tak akan selesai sampai jalan lingkar selatan diperbaiki. Apabila jalur itu mulus, dia yakin tak akan ada lagi truk yang melintas jalan dalam kota yang jadi penyumbang terbesar rusaknya jalan.

Warga lainnya, Ria, mengaku sering merasa takut ketika berpapasan dengan kendaraan besar saat melintas di Jalan Kapten Mulyono maupun Jalan MT Haryono. Apalagi ketika mengharuskan dia membawa serta dua orang anaknya yang masih kecil.

”Saya cukup sering melintasi jalan itu. Sering takut di depan kendaraan besar. Belum lagi dari samping juga sering disalip truk besar," katanya. Apalagi, menurutnya, sopir truk cenderung memacu kendaraannya dengan cepat, yang dapat membahayakan penggunaan jalan lainnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang (Kabid) Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kotim Agus mengatakan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kotim telah melakukan upaya perbaikan terhadap kerusakan jalan di Kota Sampit, khususnya Jalan HM Arsyad, Jalan Kapten Mulyono, dan Jalan Pelita, dengan menambal menggunakan aspal.

Terkait pengalihan kendaraan, menurutnya, selama jalan lintas selatan rusak parah, truk kerap melintas di Jalan Kapten Mulyono, Pelita, dan Jalan HM Arsyad. ”Tidak ada mengalihkan ke Jalan MT Haryono,” ujarnya.

Agus menuturkan, truk berupa angkutan CPO, kontainer, dan kendaraan barang lainnya melintasi jalan dalam kota disebabkan kondisi jalan lingkar selatan yang rusak parah dan tidak dimungkinkan dilintasi karena bisa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

”Jalan lingkar selatan merupakan jalan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dan berkenaan dengan perbaikan, menjadi tanggung jawab Pemprov Kalteng. Mudah-mudahan tahun 2021 ini ada anggaran dari Dinas PUPR Kalteng untuk perbaikan jalan lingkar selatan tersebut,” katanya.

Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kotim melakukan penambalan jalan yang rusak. Hal itu Merupakan bagian dari pemeliharaan jalan. Kemarin, sekitar sepuluh titik aspal yang rusak ditambal

Kepala Seksi Jalan Dinas PUPR Kotim Rony Ilmiawan mengatakan, tahun ini Pemkab Kotim menganggarkan rencana kegiatan melalui UPTD Jalan dan Jembatan dengan melakukan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dengan anggaran sebesar Rp 4.146.892.000 dan kegiatan pemeliharaan rutin jembatan sebesar Rp 300 juta.

”Untuk pemeliharaan dalam kota terbagi lagi menjadi dua, penanganan ruas jalan area Kota Sampit di Kecamatan MB Ketapang dan Baamang dan penanganan ruas jalan strategis," tuturnya.

Pada penanganan ruas jalan wilayah Kecamatan MB Ketapang dan Baamang, lanjutnya, Dinas PUPR Kotim akan mengadakan 56 paket kegiatan dengan total pagu dana sebesar Rp 27.990.000. Termasuk dua kegiatan yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK). Sedangkan, pada penanganan ruas jalan strategis Pemkab Kotim hanya menganggarkan dua paket kegiatan dengan sumber DAK.

”Ada di Jalan Kembali Kecamatan MB Ketapang sebesar Rp 9 miliar dan Jalan Cristopel Mihing, Kecamatan Baamang Rp 6,6 miliar," tandasnya.

Dibereskan Tahun Ini

Pemkab Kotim tahun ini menargetkan penyelesaian jalan khusus untuk angkutan berat. Ruas itu dari Jalan Jenderal Sudirman kilometer 62 langsung menuju ke Pelabuhan Bagendang. Jalur tersebut akan menerobos dan melewati Desa Pondok Damar.

”Kami targetkan tahun ini sudah bisa fungsional. Sejumlah perusahaan yang jalannya dilintasi jalur tersebut juga sudah bersedia. Akan ada penandatanganan kesepakatan untuk peningkatan. Tim sudah beberapa kali turun ke lapangan,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kotim Ramadansyah.

Apabila jalan itu fungsional, lanjutnya, dapat memangkas jarak dan waktu, sehingga lebih menguntungkan. Ada selisih jarak lebih dari 20 kilometer dibanding rute yang selama ini dilalui. Total panjang jalan tersebut sekitar 54 kilometer. Sebagian melewati jalan perusahaan, sisanya melewati jalan yang dibuka dari lahan yang dihibahkan masyarakat dari 54 kilometer panjang jalan tersebut. Masih ada 17 kilometer jalan yang harus dibuka dan dituntaskan.

Kendalanya, lanjut Ramadansyah, lahan yang dikelola masyarakat masih berstatus kawasan hutan produksi, sehingga harus mendapat izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar bisa digunakan dengan status pinjam pakai kawasan.

”Yang masih masuk hutan produksi itu sedang kami tindak lanjuti melalui surat bupati kepada gubernur. Kami mengikuti Peraturan Menteri Kehutanan. Mudah-mudahan segera selesai," kata Ramadansyah.

”Alhamdulillah, masyarakat sukarela menyerahkan, karena setelah jalan ini dibuka, manfaatnya juga besar terhadap aktivitas pertanian dan usaha masyarakat setempat,” tambahnya.

Rencana pembukaan jalan dari kilometer 62 itu telah diwacanakan sejak tahun 2017. Saat itu, anggaran penanganannya telah dialokasikan. Mantan Ketua DPRD  Kotim HM  Jhon Krisli mengatakan, proyek tersebut tertunda karena sebagian jalannya melintas di kawasan hutan.

”Padahal kami sudah menyiapkan anggaran dalam APBD 2017  silam. Karena ditunda, maka dana tersebut tidak terserap. Sekarang kami sedang mengupayakan perizinannya ke pemerintah pusat. Mudah-mudahan pada 2018 nanti proyek tersebut bisa mulai dikerjakan,” katanya.

Menurut Jhon, perizinan pelepasan dan pinjam pakai kawasan yang akan dibangun ruas jalan tersebut harusnya bisa selesai 2017. ”Padahal, tahun 2017 rencananya beres urusan kawasan hutan yang menjadi kendala itu, tapi ternyata hingga sekarang kabarnya masih belum beres juga. Artinya, sudah empat tahun berjalan untuk itu,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Jhon, tol tersebut juga diperuntukkan bagi kendaraan bertonase besar, sehingga tidak mengganggu jalan umum dan kerusakan jalan bisa diminimalisasi. ”Kami berharap pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bisa mengabulkan permohonan yang diajukan, sehingga pembangunannya bisa segera dimulai, karena tidak mungkin truk ini masuk terus ke jalur perkotaan dan api investasi harus tetap terjaga,” ujar Jhon.

Ketua Komisi IV DPRD Kotim mendukung rencana tersebut. Hal tersebut diharapkan bisa mengurai kepadatan lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman. Sebab, selama ini jalur itu paling padat karena digunakan angkutan CPO. Kecelakaan lalu lintas kerap melibatkan angkutan perkebunan tersebut.

”Kepadatan jalur itu memang harus diurai, karena memang kondisinya sangat padat. Bahkan, angka laka lantas di jalur itu terbilang tinggi. Kami mendorong agar jalur khusus itu segera dibereskan, karena memang sejak lama wacana ini bergulir,” tandasnya. (yn/hgn/ang/ign)