MANAGED BY:
SELASA
04 AGUSTUS
SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | KOLOM | EVENT

METROPOLIS

Kamis, 19 Maret 2020 14:48
BPJS Kesehatan Tunggu Salinan Putusan MA
APRESIASI: Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sampit drg Adrielona memberikan souvenir kepada dua wartawati saat media gathering kemarin (18/3).

PROKAL.CO,

SAMPIT – Mahkamah Agung (MA) telah menyatakan putusan pembatalan kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang termuat dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Namun, BPJS Kesehatan belum dapat memastikan kapan iuran BPJS akan kembali ke nominal sebelumnya dan kapan iuran peserta JKN-KIS yang sudah dibayarkan akan dikembalikan.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sampit drg Adrielona mengatakan, pihaknya sampai saat ini belum menerima petunjuk teknis (juknis) terkait pembatalan kenaikan iuran peserta JKN-KIS.

“Sampai dengan saat ini kami belum menerima salinan putusan secara utuh karena itu perlu proses. Jadi, kita belum dapat mengetahui pasti. Apakah naik 2020 ini atau diundur tahun 2021,” kata Adrielona saat ditemui dalam kegiatan media gathering di aula kantor BPJS Kesehatan, Rabu (18/3).

Seperti diketahui, MA telah menyatakan putusan atas judical review(peninjauan kembali) Perpres Nomor 75 Tahun 2019 yang berlaku pada 27 Februari 2020. Namun, putusan tersebut tidak berlaku surut. Dengan demikian, pembayaran iuran yang telah dibayarkan per tanggal 1 Januari 2020 sampai waktu sebelum adanya putusan tetap mengacu pada Perpres 75 Tahun 2019.  

Perpres Nomor 75 Tahun 2019 dalam pasal 34 ayat 1 tercantum bahwa peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja (BP) dikenakan iuran sebesar Rp 42.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan fasilitas kesehatan kelas III, Rp 110.000 untuk kelas II, dan Rp Rp 160.000 untuk kelas I. Pada ayat 2 disebutkan bahwa besaran iuran sebagaimana yang disebutkan dalam ayar 1 mulai berlaku pada 1 Januari 2020.

Peserta JKN-KIS yang telah membayar di bulan sebelumnya tetap berdasarkan aturan Perpres 75 Tahun 2019, sedangkan pembatalan iuran berlaku sejak pengucapan putusan. 

Halaman:

BACA JUGA

Selasa, 04 Agustus 2020 09:38

Pemkab Kotim Berencana Beri Pelajar Tak Mampu Telepon Pintar

SAMPIT— Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) berencana akan menganggarkan, pembelian…

Selasa, 04 Agustus 2020 09:31

Hotel Vivo Kembali Buka Cafe and Resto, Ada Diskonnya lohhh..!!

SAMPIT –Hotel Vivo Sampit kembali membuka Cafe and Resto, Senin…

Senin, 03 Agustus 2020 08:46

Minamas Grup Bagikan 19 Ekor Sapi Kurban

SAMPIT— Perusahaan perkebunan kelapa sawit Minamas Group melalui anak usahanya…

Senin, 03 Agustus 2020 08:44

Tawarkan Kenyamanan Berbelanja, Kava Living Hadir untuk Warga Kotim

SAMPIT– Pesatnya pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) membuat…

Senin, 03 Agustus 2020 08:30

Nyatakan Sikap Netral, Pemuda Pancasila Dukung Pilkada Damai 2020

SAMPIT - Organisasi masyarakat (Ormas) Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Kotawaringin…

Sabtu, 01 Agustus 2020 09:56

Bank Kalteng Serahkan Dua Sapi Kurban

SAMPIT –  Bank Kalteng Cabang Sampit memberikan hewan kurban berupa…

Kamis, 30 Juli 2020 16:53

Lima Komunitas Motor di Sampit Touring Sembari Berbagi Daging Kurban

SAMPIT- Lima komunitas motor yang tergabung dalam Bold Riders Sampit…

Kamis, 30 Juli 2020 12:57

Kodam XII/Tpr dan Pemprov Latih Kader Penegak Disiplin Protokol Kesehatan di Lingkungan Sekolah

KUBU RAYA - Kodam XII/Tanjungpura bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi…

Kamis, 30 Juli 2020 12:49

Salat Iduladha dan Pemotongan Hewan Kurban di Kotim Harus Ikuti Protokol Kesehatan

SAMPIT- Ketua Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Kabupaten Kotawaringin Timur…

Kamis, 30 Juli 2020 09:48

Pemkab Kotim Bertekad Wujudkan Pilkada Damai

SAMPIT— Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi menginisiasi, deklarasi damai bersama…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers