PALANGKA RAYA – Penutupan bandara untuk membatasi arus manusia yang berpotensi menyebarkan wabah virus korona baru (Covid-19) bisa percuma dilakukan apabila imbauan menjaga jarak diabaikan. Selain memukul perekonomian, upaya itu juga bisa membunuh masyarakat apabila tak ada kerja sama dari warga.

”Terkait keinginan masyarakat untuk melakukan pembatasan akses masuk, sekalipun itu nanti jadi kebijakan pemerintah, perlu saya tegaskan, bahwa itu akan memberikan manfaat kalau social distancing, pembatasan kontak fisik dan kemudian tetap tinggal di rumah dilaksanakan,” kata Wakil Ketua Gugus Tugas Percepatan Pencegahan Covid-19 Kalteng Suyuti Syamsul.

Suyuti menegaskan, pembatasan sosial merupakan salah satu cara efektif memutus mata rantai penularan wabah. Karena itu, warga diminta mematuhi protokol tersebut agar bisa meredam penyebaran Covid-19 di Palangka Raya.

Penelusuran Radar Sampit dari berbagai sumber, sejumlah negara yang menutup akses wilayahnya (lockdown) sebagian besar masih gagal, karena pergerakan warga yang masih tak terkendali. Kondisi demikian bahkan terjadi di negara maju, Italia, misalnya. Bahkan, meski telah menerapkan lockdown, lonjakan kasus dalam sehari bisa mencapai puluhan ribu pasien positif.

Selain itu, pengamatan Radar Sampit, pembatasan sosial belum efektif sepenuhnya dijalankan masyarakat di Palangka Raya. Sebagian warga masih bebas bergerak dan berinteraksi. Bahkan, ada yang tak memahami imbauan pemerintah dan bersikeras menggelar kegiatan yang mengumpulkan banyak orang, meski akhirnya dibubarkan paksa. Situasi demikian bisa semakin memperparah penyebaran pandemi di Ibu Kota Kalteng tersebut.

”Saya tak bisa membayangkan, kalau kita sudah mengatakan semi lockdown atau apa pun namanya, lalu kita kumpul ramai-ramai, tak ada manfaatnya,” tegas Suyuti.

Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Pencegahan Covid-19 Kalteng Leonard S Ampung meminta masyarakat untuk mematuhi instruksi menjaga jarak dengan sesama. ”Di rumah sekalipun kita harus menjaga jarak, apalagi di luar, kalau menghadapi kerumunan yang banyak orang,” ujarnya.

Terkait usulan penutupan Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya, Leonard mengatakan, saat ini Pemprov Kalteng masih menunggu persetujuan pemerintah pusat terkait permohonan pembatasan akses.

Pemprov telah melakukan rapat koordinasi dengan Angkasa Pura II selaku pihak pengelola Bandara Tjilik Riwut. Hanya saja, proses akan sangat panjang karena pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan akan mempertimbangkan permohonan tersebut dengan matang.

”Nanti pemerintah provinsi akan tetap berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan memang diharapkan kita mendapat jawaban secepatnya. Sehingga kita harapkan ada langkah yang lebih cepat dalam pencegahan Covid-19 ini,” kata Leo.

Pemprov, lanjutnya, telah menyiapkan opsi apabila permintaan tersebut tidak disetujui. Salah satunya memperketat arus lalu lintas orang yang datang dari luar daerah melalui semua bandara yang ada di Kalteng.

”Tentunya dengan standar operasional prosedur (SOP) yang sudah kami tetapkan, tentu akan diperketat lagi. Misalkan, ketika penumpang datang, akan dilakukan skrining dan dicari tahu berasal dari mana dan kalau perlu ditanya apa tujuan dia ke Kalteng,” ucapnya.

Opsi itu dinilai sangat diperlukan, mengingat persetujuan menutup  akses bandara kemungkinan sulit disetujui. Pasalnya, Dirjen Perhubungan Udara selaku operator seluruh bandara di Indonesia akan memberikan banyak pertimbangan.

”Opsinya, kami akan perketat lalu lintas orang yang masuk. Tidak hanya itu, tapi juga bagi yang akan keluar. Jadi, warga yang tidak punya urusan yang sifatnya urgen, kami minta tidak perlu ke luar daerah,” tegasnya. (sho/ign)