Dampak virus korona baru penyebab Covid-19 terhadap perekonomian sudah dirasakan dunia usaha dan kalangan pekerja. Efek berantai kian rapuhnya perekonomian itu bisa mengerikan apabila ledakan pengangguran tak terkendali. Angka kriminalitas bisa melonjak karena impitan ekonomi.
Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Muhamadiyah Palangka Raya Farid Zaky Yopiannor mengatakan, dampak virus korona bisa menjadi bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Terlebih situasi ekonomi kian menyulitkan masyarakat.
Menurutnya, efek berantai itu bisa lebih berbahaya dari virus korona. Sebab, secara nyata masyarakat semakin terdesak. Terutama golongan ekonomi menengah ke bawah yang sangat rawan.
”Dampak untuk masyarakat kelas menengah ke atas mungkin tidak terlihat, tetapi kelas bawah sudah sangat jelas terdampak. Makanya, ini seperti bom waktu. Jika meledak, gejolak bisa saja terjadi,” ujarnya.
Zaky menuturkan, jika melihat tingkat ekonomi di daerah, tidak menutup kemungkinan lonjakan pengangguran dan kriminal bisa terjadi. Apalagi saat ini sudah ekonomi sulit di tengah pandemi Covid-19.
”Aspek ekonomi di daerah sangat rentan. Istilahnya seperti bola sabun, terlihat besar tetapi rapuh. Tersenggol sedikit saja pecah,” ujarnya.
Zaky mengharapkan tak ada lagi orang yang menyepelekan penyebaran Covid-19, tetapi menyatukan langkah untuk penanganan. Tak hanya dampak, tetapi pascawabah juga perlu dipikirkan seperti dilakukan pemerintah saat ini.
”Semua pihak harus bekerja sama. Gotong royong dan kesetiakawanan sosial agar diutamakan supaya ledakan dimaksud tidak terjadi,” tutur Zaky.
Zaky menegaskan, masyarakat harus lebih mematuhi anjuran pemerintah. Menggunakan masker, berdiam di rumah, cuci tangan, dan menerapkan pola hidup sehat.
”Pemerintah daerah bisa merealokasi APBD agar fokus ke bansos sebagai jaring pengaman sosial masyarakat terdampak. Segera pangkas anggaran yang boros, seperti perjalanan dinas, pertemuan, dan belanja lainnya yang tidak menyentuh masyarakat langsung,” tegasnya.
Zaky menambahkan, pemerintah harus bisa memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Jangan sampai niatnya bagus, tetapi penerapan di lapangan tidak dilakukan secara benar.
Potensi meningkatnya aksi kejahatan juga disampaikan Kapolresta Palangka Raya Kombes Pol Dwi Tunggal Jaladri. Dalam sehari, ungkapnya, tujuh tindak kriminal bisa terjadi.
”Setelah ada PHK, kejahatan langsung meningkat tajam. Biasanya dalam satu hari hanya satu laporan, bahkan tidak ada, setelah hal itu langsung sehari bisa tujuh. Terutama aksi curanmor dan rumah kosong yang ditinggal penghuni saat berbelanja atau bepergian,” kata Jaladri.
Pihaknya akan berupaya menekan angka kriminalitas di Palangka Raya. Salah satunya melalui patroli, imbauan, dan peningkatan pengawasan di lokasi rawan kejahatan, termasuk permukiman penduduk.
Dirumahkan
Sementara itu, selama masa pandemi Covid-19, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menerima laporan terkait jumlah karyawan yang statusnya dirumahkan maupun PHK. Sejauh ini baru lima perusahaan yang melaporkan.
Plt Kepala Disnakertrans Kotim Imam Subekti mengatakan, pihaknya hanya menerima laporan dari lima perusahaan, di antaranya tiga perusahaan yang terdiri dari PT Semeru Pasifik Borneo dengan total sebanyak 16 pekerja, Aquaris Boutique Hotel Sampit dengan total sebanyak 48 pekerja, dan Citimall Sampit dengan total 134 pekerja.
Tiga perusahan tersebut tidak mempekerjakan karyawannya untuk sementara waktu dalam status dirumahkan. Kemudian, ada dua perusahaan, yakni PT Sari Anjir Serapat dengan total sebanyak 2 pekerja dan PT Kaltimex dengan jumlah 1 pekerja yang dilakukan PHK.
”Laporan lima perusahaan ini telah kami sampaikan ke Disnakertrans Provinsi Kalteng pada 3 April 2020 lalu untuk diteruskan hingga ke pusat,” kata Imam, Kamis (16/4).
Berdasarkan data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) Kotim, jumlah pekerja di Kotim tercatat sebanyak 97.170 orang yang aktif di perusahaan. Karyawan itu tersebar di 1.532 perusahaan se-Kotim.
Imam menuturkan, pendataan status karyawan yang dirumahkan dan di-PHK merupakan tindak lanjut Surat Nomor KWU.5/33/D.IV.M.EKON/03/2020 yang dikeluarkan Maret 2020 oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UKM.
Karyawan yang dirumahkan atau PHK rencananya akan mendapat kartu prakerja. ”Kami diminta melakukan pendataan karyawan yang statusnya dirumahkan maupun PHK paling lambat 1 April 2020, dikarenakan program pendaftaran kartu prakerja direncanakan dimulai 7 April 2020,” kata Imam.
Imam mengaku tak melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap semua karyawan di Kotim, baik sektor formal maupun informal yang statusnya di-PHK atau dirumahkan. Hal itu dikarenakan keterbatasan waktu. Namun, upaya pendataan sudah dilakukan dengan menyurati perusahaan besar swasta (PBS).
Terkait program kartu prakerja, penerima manfaat akan mendapatan bantuan berupa pelatihan vokasi dan insentif. Dalam kondisi pandemi Covid-19, kartu prakerja dilakukan penyesuaian, yakni dengan melakukan recofusing target penerima dari pengangguran muda ke pekerja ter-PHK.
Selain itu, anggaran kartu prakerja yang tadinya sebesar Rp 10 triliun, ditingkatkan menjadi Rp 20 trilun dengan target penerima manfaat sebesar Rp 5,6 juta orang . Target pendaftarannya sebanyak 160 ribu orang per minggu.
”Setiap pendaftar yang nantinya lolos seleksi akan menerima bantuan sebesar Rp 3.550.000 dengan rincian, pelatihan sebesar Rp 1 juta per bulan, insentif Rp 2,4 juta per 4 bulan atau Rp 600 ribu per bulan, dan insentif survei sebesar Rp 150 per 3 kali survei,” ujarnya.
Lebih lanjut Imam mengatakan, sejak Sabtu (11/4) lalu, pendaftaran kartu prakerja telah dibuka dan langsung dikontrol melalui pusat. ”Pendaftaran dilakukan secara online melalui website www.Prakerja.go.id,” ujarnya.
Setiap pendaftar yang telah masuk laman diwajibkan melakukan registrasi, serta mengisi data identitas pribadi, yakni KTP-el, menyertakan surat keterangan PHK oleh perusahaan, dan menyertakan dokumen pendukung lainnya sesuai permintaan laman.
”Pendaftar minimal berusia 18 tahun dengan status ter-PHK atau belum bekerja, bukan status dirumahkan dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal. Setelah mereka melakukan registrasi, pendaftar akan mendapat surat balasan baik berupa SMS ataupun email untuk diberitahukan apakah yang bersangkutan lolos memenuhi persyaratan atau tidak,” ujarnya.
Menutur Imam, saat ini sudah ada yang melakukan pendaftaran dan hasilnya akan diumumkan hari ini melalui pemerintah pusat. ”Kami tidak tahu ada berapa banyak masyarakat Kotim yang mendaftar karena pendaftaran dapat dilakukan di manapun secara online. Hasilnya juga diinformasikan secara online langsung dari pusat,” jelasnya.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kotim Fajrurrahman mengatakan, di sektor jasa, angka pekerja dan pengusaha yang terdampak wabah, yakni ada 102 pelaku usaha dengan jumlah pekerja 1.003 orang.
Jumlah tersebut merupakan hasil pendataan di pusat Kota Sampit yang meliputi Kecamatan Baamang dan Mentawa Baru Ketapang. Belum termasuk 15 kecamatan lain di Kotim yang juga terdapat usaha wisata. Pelaku usaha pariwisata meliputi hotel, travel, kafe, karaoke, rumah makan, restoran, dan lainnya. Sejak beberapa minggu terakhir, usaha tersebut terpaksa tutup lantaran mencegah dan memutus mata rantai wabah virus.
Menurut Fajrurrahman, paling banyak terdampak di bidang perhotelan, restoran, dan kafe. Ada sekitar 40 persen karyawan yang terpaksa dirumahkan. Kemudian, kurang lebih 40 persen tetap bekerja dengan sistem shift dan 15 persen lagi di-PHK.
”Saat ini, sejumlah tempat usaha, seperti restoran tetap berupaya bertahan di tengah kondisi sulit ini. Di antaranya dengan melayani penjualan makanan, namun untuk dibawa pulang. Tidak makan di tempat. Ini merupakan kondisi paling sulit sepanjang saya ketahui. Wabah ini begitu luar biasa dampaknya,” tandasnya.
Di Palangka Raya, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Palangka Raya Mesliani Tara mengatakan, berdasarkan data pihaknya, ada sekitar 900 orang yang menganggur.
Pendataan ini masih terus berjalan. Yang tercatat sampai saat ini hanya sekitar 900 orang. Mungkin jika datanya sudah konkret, bisa-bisa sampai seribu orang lebih," ucapnya.
Pemkot Palangka Raya, lanjutnya, akan mendorong masyarakat yang terkena PHK agar mendaftar kartu prakerja. ”Supaya mereka bisa mendapat bekal serta insentif. Sebab, kegunaan kartu ini juga bisa untuk menambahkan skill dengan mengikuti pelatihan yang akan diberikan,” katanya.
Usulkan Penambahan Bansos
Sementara itu, Bantuan Sosial (Bansos) Langsung Tunai yang disalurkan Kementarian Sosial ke Kalteng hanya dialokasikan untuk 75 ribu kepala keluarga (KK). Hal tersebut langsung direspons Gubernur Kalteng Sugianto Sabran yang meminta pemerintah pusat menaikan lagi jumlah alokasinya.
Di regional Kalimantan, alokasi bansos tunai untuk Kalteng hanya berada di atas Kalimantan Utara yang mendapat alokasi 27 ribu KK. Provinsi lain mendapat alokasi cukup besar, seperti Kalimantan Timur 100 ribu KK, Kalimantan Selatan 170 ribu KK, dan Kalimantan Barat sebanyak 200 ribu KK.
”Kami meminta Menteri Sosial, kalau berkenan dinaikkan jumlahnya. Paling tidak sama dengan Kalbar. Nanti kami dari Kalteng akan melengkapi data, bahwa dampak dari Covid-19 sangat berpengaruh,” ujarnya saat melakukan telekonferensi dengan Menteri Sosial, Kamis (16/4).
Di Kalteng, lanjutnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, ada sebanyak 813.126 KK yang harus mendapat perhatian pemerintah. Karena itu, dia mengharapkan alokasi bansos dari kementerian bisa ditingkatkan lagi supaya mendukung alokasi dari pemerintah daerah.
”Dari 800 ribuan KK itu, 35 persennya akan merasakan dampak paling buruk Covid-19. Maka dari itu, Pemprov Kalteng akan bersurat kepada menteri, mengenai usulan kami,” ucapnya.
Sugianto juga mengharapkan tambahan bantuan beras dari sebelumnya yang 200 ton, dinaikan menjadi seribu ton. Dia menegaskan, tuntutan tersebut karena sesuai kondisi saat ini, di mana masyarakat sangat memerlukan bantuan bahan pokok dan uang. ”Kabupaten dan kota saya minta menyiapkan juga bansos langsung tunainya,” tandasnya. (daq/hgn/ang/rm-104/sho/ign)
