NANGA BULIK - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamandau menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamandau. Kerja sama ini untuk meningkatkan penyelesaian masalah hukum dan menyinergikan tentang tugas, fungsi, dan peranan masing-masing pihak, serta mengantisipasi adanya penyalahgunaan dana bantuan penanganan Covid-19.

Bupati Lamandau H Hendra Lesmana dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lamandau Rachmat Surya Lubis menandatangani secara langsung kesepakatan kerjasama antara kedua belah pihak, Senin (18/5). Penandatanganan  disaksikan Ketua DPRD M Bashar serta sejumlah kepala OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau.

"Hari ini telah kita laksanakan penandatanganan kerja sama dalam rangka pengawasan penggunaan anggaran untuk pengendalian Covid-19," ungkap Bupati Lamandau usai menandatangani MoU di kantor Bupati Lamandau.

Pemkab Lamandau menggandeng Kejaksaan Negeri dalam upaya menciptakan transparansi dalam pelaksanaan penggunaan anggaran pengendalian Covid- 19.

"Hal ini menjadikan kita hati-hati  dalam melaksanakan penggunaan setiap anggaran Covid- 19," jelasnya.

Di tempat yang sama, Kajari Lamandau Rachmat Surya Lubis menyambut baik adanya penandatanganan MoU dengan Pemkab Lamandau tersebut. Pemerintah pusat dan daerah menggelontorkan dana yang cukup besar untuk anggaran Covid-19. Untuk itu perlu adanya pengawasan yang maksimal agar pelaksanaan penggunaannya tidak disalahgunakan.

"Sebelum ditandatangani MoU ini, sebenarnya kita sudah melaksanakan pengawasan dan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi, dengan adanya kesepakatan ini maka akan meningkatkan motivasi kedua pihak baik kejari maupun pemkab untuk menjalankan perannya dengan sebaik-baiknya," harap Kajari Lamandau.

Ia berharap  penggunaan anggaran penanganan dan pengendalian Covid-19 di Lamandau berjalan dengan transparan dan sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. (mex/yit)