PANGKALAN BUN - Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran tentang batasan tarif tertinggi pemeriksaan Rapid Test Antibodi. Dalam edaran itu tarif tertinggi Rapid Test Antibodi adalah Rp 150 ribu.
Surat Edaran bernomor HK.02.02/I/2875/2020 yang ditandatangi Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Bambang Wibowo dan ditetapkan pada Senin (6/7) itu menyebut bahwa salah satu modalitas dalam penanganan Covid-19 di Indonesia adalah menggunakan rapid Test Antigen dan atau Rapid Test Antibodi pada kasus kontak dari pasien konfirmasi Covid-19.
“Rapid Test Antigen dan Rapid Test Antibodi dapat juga digunakan untuk menapis adanya infeksi Covid-19 diantara kelompok OTG, ODP dan PDP pada wilayah yang tidak mempunyai fasilitas untuk pemeriksaan RT-PCR atau tidak mempunyai media pengambilan specimen (Swab dan atau VTM),” tulisnya.
Dijelaskan pula bahwa pemeriksaan Rapid Test hanya merupakan penapisan awal, hasil pemeriksaan Rapid Test harus tetap dikonfirmasi dengan menggunakan PCR. Sebaliknya pemeriksaan RT PCR tidak mengharuskan adanya Rapid Test lebih dahulu.
Rapid Test Antibodi banyak dilakukan di masyarakat pada saat akan melakukan aktivitas perjalanan orang dalam negeri. Rapid Test Antibodi dapat dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan atau di luar fasilitas pelayanan kesehatan selama dilakukan oleh tenaga kesehatan. Harga yang bervariasi untuk melakukan Rapid Test menimbulkan kebingungan di masyarakat.
“Untuk itu diperlukan peran serta pemerintah dalam masalah tarif pemeriksaan rapid test Anti bodi agar masyarakat tidak merasa dimanfaatkan untuk mencari keuntungan. Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian bagi masyarakat dan pemberi layanan pemeriksaan Rapid Test Antibodi agar tarif yang ada dapat memberikan jaminan bagi masyarakat agar mudah untuk mendapatkan layanan pemeriksaan Rapid Test Antibodi,” lanjutnya dalam Surat Edaran tersebut.
Terkait hal itu Kepala Sub Bagian Hubungan Media Massa dan Media Sosial, Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Giri Inayah saat dihubungi Radar Sampit membenarkan hal tersebut. “Valid mas, info dari Setditjen Yankes,” ujarnya singkat melalui pesan WhatsApp, Selasa (7/7)
Sementara itu Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Suyanto mengatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti edaran tersebut. “Kita sudah koordinasi dengan Dinkes terkait tindak lanjut edaran tersebut, dan untuk keterangan lebih lanjut bisa langsung ke Dinkes Kobar,” katanya. (sla)
Sehubungan dengan hal tersebut, kepada pihak terkait agar menginstruksikan kepada fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan pemeriksaan Rapid Test Antibodi untuk mengikuti batasan tarif maksimal dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
