SAMPIT – Ajakan untuk kampanye damai dan tak saling serang tak didengar sebagian kalangan. Sebaliknya, bara konflik pilkada mulai dihidupkan dengan mengembuskan politik identitas yang menyeret suku, agama, ras, dan antargolongan. Pelaku yang menyebarkan isu itu tak boleh dibiarkan, karena bisa mengancam situasi keamanan.

”Saya sebagai orang politik melihat perilaku para pengembus politik identitas yang berbau SARA ini sudah mulai keterlaluan. Mereka tidak lagi memperlihatkan bahwa kita ini satu kesatuan sebagai bangsa Indonesia di dalam satu bendera,” kata anggota Komisi I DPRD Kotim Khozaini, Selasa (22/9).

Menurutnya, narasi maupun simbol yang membahayakan persatuan dan kesatuan masyarakat berembus di dunia maya dan nyata. ”Harus ada ketegasan. Jangan sampai menggunakan politik identitas, politik SARA, karena membahayakan persatuan dan kesatuan. Ini harus dicegah. Tidak bisa dibiarkan,” ujarnya.

Dia mendorong kontestan pilkada, baik Kotim maupun Kalteng, beradu program dan kemampuan. Selain itu, masyarakat juga diharapkan aktif mempelajari rekam jejak para calon agar mendapat pemimpin yang terbaik.

”Pilkada harus jadi ajang adu program, argumen, gagasan, dan kemampuan untuk meyakinkan masyarakat bahwa bisa membawa kemajuan dan kemaslahatan bagi masyarakat daerah ini. Bukan justru mengembuskan politik perpecahan,” tegasnya.

Khozaini menyayangkan sejumlah tokoh hingga politikus  justru menghalalkan hal semacam ini. Politik demikian dianggap sebagai politik kotor yang mestinya sudah ditinggalkan diera kemajuan zaman seperti sekarang ini.

Terpisah, praktisi hukum sekaligus pemerhati politik dan kebijakan publik di Kotim Bambang Nugroho mengatakan, harus ada antisipasi terhadap kerawanan konflik akibat pilkada. Apalagi pesta demokrasi kali ini diikuti empat kontestan untuk Pilkada Kotim dan dua kontestan Pilkada Kalteng.

Pilkada Kalteng dinilai sangat rentan terjadi gesekan antarpendukung, karena hanya  mempertarungkan dua paslon. ”Yang rentan ini adalah efeknya. Dua paslon pilkada sangat rawan dan bisa potensi gesekan pendukung tinggi sekali. Di Kotim dengan empat pasang bisa kurang tensinya dibanding pilgub. Tapi, perlu diingat bahwa pilkada ini bersamaan dilaksanakan, jadi potensi gesekan dan ditunggangi oknum itu bisa ada di Kotim,” kata Bambang.

Salah satu pemicu gesekan, lanjutnya, disebabkan sebagian masyarakat sangat mudah terpengaruh berita hoaks, terutama yang menyebarkan ujaran kebencian terkait SARA. Sebagian besar masyarakat langsung menerimanya mentah-mentah tanpa mengecek kebenaran berita tersebut.

Menurut Bambang, potensi provokasi melalui media sosial sangat tingggi, sehingga patroli cyber oleh aparat penegak hukum maupun pemerintah daerah melalui Kesbangpol dan Dinas Infokom harus dilakukan secara rutin.

”Sinergisitas antarpemerintah daerah dan aparat keamanan untuk mengejar provokator medsos sangat diperlukan. Ditindak tegas dan itu dijadikan contoh untuk yang lain supaya tidak main-main dengan SARA,” katanya.

Sementara itu, Kapolda Kalteng Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, penyebaran hoaks menjelang Pilkada 2020 mengalami tren peningkatan. ”Apalagi mendekati 23 September ini, trennya terus meningkat. Ini kami temukan dari hasil patroli yang dilakukan bersama tim,” kata Dedi Prasetyo saat kunjungan ke kantor KPU dan Bawaslu Kotim, Senin (21/9).

Meningkatnya tren penyebaran hoaks membuatnya bertindak tegas dalam melakukan pengawasan. ”Kami mengimbau masyarakat agar bijak dalam menggunakan media sosial. Jangan lakukan kampanye hitam dan kampanye negatif. Mari betul-betul mengedepankan pilkada yang aman, damai, lancar, dan sehat,” ucapnya.

Dia juga menyampaikan berbagai potensi kerawanan yang perlu diantipasi. Kotim merupakan salah satu dari empat daerah yang memiliki tingkat kerawanan tertinggi, sehingga pengawasan dan pengamanan menjadi prioritas. Tiga daerah lainnya, yakni Kabupaten Kotawaringin Barat, Kapuas, dan Kota Palangka Raya.

”Ada empat sasaran prioritas kami untuk pengamanan pilkada dan empat daerah ini berpotensi rawan, sehingga perlu diantisipasi,” ujarnya.

Menurutnya, sasaran prioritas tersebut dilihat dari catatan sejarah masa lalu, daftar pemilih yang tinggi, dan tren angka kejahatan dari Mabes Polri serta data indeks potensi kerawanan yang dikeluarkan Bawaslu. (ang/hgn/ign)