SAMPIT - Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Dadang H Syamsu mendorong agar Pemkab Kotim melalui Dinas Perhubungan (Dishub) mengawasi kendaraan angkut yang keluar masuk pelabuhan di dalam Kota Sampit.

Menurut Dadang, bisa saja tonase kendaraan-kendaraan angkut ini melebihi Muatan Sumbu Terberat (MST) 8 ton.

Hal ini, kata Dadang bisa memicu kerusakan yang semakin parah di jalan dalam kota yang sejatinya tidak bisa dilintasi kendaraan berat.

“Kita tidak melarang truk masuk ke akses pelabuhan, tapi perlu diperhitungkan adalah muatannya. Jangan sampai nanti kerusakan jalan semakin parah. Kalau itu sampai terjadi maka akan menjadi cerminan buruk wajah dalam kota Sampit,” kata Politikus PAN Kotim.

Sebelumnya, Bupati Kotim Supian Hadi menegaskan keinginannya,  agar terminal penumpang di Pelabuhan Sampit dipindahkan ke kawasan Pelabuhan Bagendang yang masuk wilayah Kecamatan Mentaya Hilir Utara.

Menurutnya, kawasan perairan di sekitar Pelabuhan Sampit tak boleh lagi ada aktivitas turun naik penumpang kapal komersial dan bongkar muat kapal kargo.

”Kalau memang pihak Pelindo III serius mau membangun, tinggal ubah di mana letaknya terminal penumpang. Kami tidak ingin pemerintah daerah disalahkan. Karena jalan di dalam kota tidak layak dilewati kendaraan angkutan berat,” ujar Supian, beberapa waktu lalu.

Terkait keinginan Pemkab Kotim tersebut, Supian mengakui ada pihak yang keberatan dengan dipindahkannya terminal penumpang. Namun ditegaskannya, hal itu demi kenyamanan bersama.

Pemkab Kotim sudah menyurati pihak Pelindo III. Dan menurutnya, pihak Pelindo beralasan infrastruktur di sekitar Pelabuhan Bagendang belum memadai.

Namun pada tahun 2019 silam, Pelindo dan Pemkab Kotim sepakat untuk tetap mempertahankan pelabuhan penumpang. Alhasil, DPRD mendorong agar pengawasan tonase kendaraan, salah satu cara agar jalan tidak cepat rusak. (ang/fm)