Imbasnya, lanjut Ihsan, jika saat sidang ditemukan faktor lain seperti unsur kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), selisih suara bisa tidak dipertimbangkan. ”Kalau pembuktiannya terbukti dan apalagi pelanggarannya adalah TSM, sangat mungkin dikabulkan MK,” tuturnya.
Terpisah, Juru Bicara MK Fajar Laksono mengamini hal tersebut. Dia menuturkan, semua sengketa PHP akan diproses terlepas berapa pun selisih suaranya. ”Semua akan diproses, disidangkan, dan diperiksa, tidak ada yang otomatis ditolak,” ujarnya.
Namun, soal bagaimana kansnya bagi pemohon yang selisihnya tinggi, Fajar menyebut, akan bergantung pada penilaian sembilan hakim. Menurutnya, semua aspek akan dipertimbangkan, termasuk selisih suara. ”Pasti akan ada pertimbangan hukum majelis hakim,” imbuhnya.
Saat ini MK masih membuka registrasi PHP. Merujuk jadwal, pengajuan sengketa pilbup/pilwali dibuka sampai 29 Desember. Sementara untuk pilgub ditunggu sampai 30 Desember.
Siap Buktikan Kecurangan
Sementara itu, pasangan calon bupati dan wakil bupati Kotim Muhammad Rudini-Samsudin resmi menggaet pengacara andal untuk mengajukan gugatan hasil Pilkada Kotim ke Mahkamah Konstitusi. Mereka memboyong eks pengacara Joko Widodo-Maaruf Amin saat pemilihan presiden lalu.