MANAGED BY:
JUMAT
05 MARET
SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | KOLOM | EVENT

SAMPIT

Senin, 08 Februari 2021 16:07
Dinilai Tak Terbukti Merusak Hutan, Kuasa Hukum Minta Petani Sawit di Seruyan Ini Bebas
M Abdul Fatah, petani sawit yang dituduh merusak hutan.(DOK.RADAR SAMPIT)

PROKAL.CO,

SAMPIT – Kuasa hukum M Abdul Fatah, petani sawit dari Desa Ayawan, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, meminta agar kliennya dibebaskan dari dakwaan. Abdul Fatah dinilai tak terbukti merusak hutan seperti yang dituduhkan. Di sisi lain, peta kehutanan yang dijadikan acuan menjerat Abdul Fatah dianggap tak relevan.

”Kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan menyatakan terdakwa M Abdul Fatah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut Jaksa Penuntut Umum atau setidak-tidaknya menyatakan perbuatan terdakwa bukan perbuatan pidana. Membebaskan terdakwa dari dakwaan dan/atau tuntutan JPU dalam perkara ini," kata Rendha Ardiansyah, kuasa hukum Abdul Fatah dalam sidang di Pengadilan Negeri Sampit, pekan lalu.

JPU Kejari Seruyan sebelumnya menuntut Abdul Fatah dengan pidana penjara selama tiga tahun dan denda Rp 1,5 miliar subsider 2 bulan penjara. Terdakwa dianggap dinilai melakukan perambahan hutan di atas areal seluas 12,3 hektare di Desa Ayawan. Dia dijerat Pasal 92 Ayat (1) Huruf a Jo Pasal 17 Ayat (2) Huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Rendha menegaskan, apabila mengacu Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 529/Menhut-II/2012 tertanggal 25 September 2012, seluas 80 persen atau sebagian besar kawasan di Kabupaten Seruyan merupakan kawasan hutan. Hal itu termasuk Kantor Bupati Seruyan, Kantor Kejari Seruyan, Polres Seruyan, dan lainnya.

Bahkan, lanjutnya, tidak hanya Seruyan saja yang sebagian besar arealnya merupakan kawasan hutan. Kota Palangka Raya, Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaian besar arealnya merupakan kawasan hutan yang belum memiliki izin pelepasan kawasan.

Selain itu, Rendha menambahkan, banyak lahan yang digarap masyarakat menggunakan ekskavator, bahkan penambangan galian pasir, tambang emas dan lainnya yang merusak hutan dan lingkungan hidup, justru tidak pernah dipermasalahkan aparat penegak hukum bidang kehutanan. 

Halaman:

BACA JUGA

Jumat, 05 Maret 2021 16:01

Operasi Senyap..!!! Kawasan Galian C Diduga Ilegal Disegel

SAMPIT – Aktivitas penambangan galian C yang diduga ilegal di…

Kamis, 04 Maret 2021 13:56

ASTAGA!!! Ada Galian C dalam Hutan, Camat pun Terkejoett..!!

SAMPIT – Aktivitas tambang galian C di Desa Bukit Raya,…

Kamis, 04 Maret 2021 08:54

Fokus Berobat, Dokter Faisal Mundur dari Kadiskes Kotim

SAMPIT – Faisal Novendra Cahyanto memutuskan mundur dari jabatan Kepala…

Rabu, 03 Maret 2021 16:45

Diduga Galian C Ilegal, Tambang Hancurkan Areal Hutan

SAMPIT – Aktivitas pertambangan galian C yang diduga ilegal di…

Rabu, 03 Maret 2021 15:12

Buntut Pembubaran Pengunjung, Polisi Periksa Pemilik Kafe

PALANGKA RAYA – Pembubaran paksa pengunjung Galaxy Cafe di Jalan…

Rabu, 03 Maret 2021 12:22

Perlu Anggaran Rp 10 Miliar untuk Perbaikan Jalan Lingkar Selatan

SAMPIT – Perbaikan jalan lingkar selatan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim)…

Rabu, 03 Maret 2021 12:13

Agustiar Siap Pasang Badan untuk Hak Masyarakat Lokal

SAMPIT – Anggota Komisi III DPR RI Dapil Kalteng Agustiar…

Selasa, 02 Maret 2021 14:37

Dituding sebagai Mafia Tanah, Ini Tanggapan BPN Palangka Raya

PALANGKA RAYA – Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan…

Selasa, 02 Maret 2021 09:18

Tinjau Jalan Rusak, Ini Kebijakan Bupati Baru Kotim

SAMPIT - Hari pertama menjalankan tugas sebagai Bupati Kotawaringin Timur…

Senin, 01 Maret 2021 17:09

BRUTAL!!! Mafia Tanah Diduga ”Jarah” Ratusan Hektare Lahan Warga

PALANGKA RAYA – Permainan mafia tanah di Kota Palangka Raya…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers