SAMPIT – Anggaran yang dialokasikan dari APBD Kotim untuk membiayai pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak dinilai terlalu besar dan sangat boros. Wakil rakyat berencana memangkas anggaran pemerintahan desa di pos pelaksanaan pilkades tahun ini.

”Bayangkan, ada Rp 6 miliar untuk pelaksanaan pilkades serentak tahun ini dan itu ada 70 desa, sehingga per desa sekitar Rp 80 juta lebih. Bukankah ini pemborosan?” kata Ketua Komisi I DPRD Kotim Handoyo J Wibowo kepada Radar Sampit, Selasa (3/5).

Handoyo menuturkan, anggaran pilkades sebelumnya memang sudah diketok DPRD Kotim. Akan tetapi, dalam pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang desa yang diajukan Pemkab Kotim, bisa menjadi pintu masuk untuk memangkas biaya pelaksanaan pilkades serentak tersebut.

”Tidak sedikit anggaran Rp 6 miliar untuk pelaksanaan tersebut. Makanya, setelah kami cermati di Komisi I, angka itu harus kita efektifkan dan efisienkan lagi,” ujar Handoyo.

Anggota DPRD Kotim lainnya, Alexius Esliter menilai, anggaran sebesar Rp 80 juta per desa untuk pembiayaan pilkades sangat boros. Sebab, menurut pengalamannya, anggaran sebesar Rp 20 juta per desa pun termasuk besar untuk pilkades.

”Dulu dibiayai ADD sekitar Rp 20 juta cukup besar, sekarang Rp 80 juta. Ini sangat besar sekali dan ini dibebankan ke APBD Kotim lagi,” kata pria yang juga pernah menjabat Kepala Desa Palangan ini.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kotim saat ini tengah mempersiapkan rancangan peraturan untuk pelaksanaan pilkades serentak. Ada sekitar 70 desa yang menggelar pilkades yang rencananya dilaksanakan akhir tahun ini. (ang/ign)