Besarnya anggaran yang diguyur untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur tahun ini, membuat lembaga itu menghabiskan anggaran layaknya sultan. Sebagian uang rakyat itu dipakai untuk membiayai kegiatan yang nilainya tak logis bagi masyarakat awam. Total keseluruhan anggaran DPRD Kotim bertambah dari usulan awal sebesar Rp57 miliar, menjadi Rp61 miliar. Selain untuk membayar gaji dan tunjangan anggota DPRD Kotim, juga untuk perjalanan dinas dan sejumlah kegiatan di Sekretariat DPRD Kotim.
Radar Sampit memperoleh data sejumlah kegiatan dengan nilai anggaran yang terkesan tak masuk akal bak sultan, istilah populer pada orang berduit yang mengeluarkan uang jor-joran untuk membeli sesuatu tanpa pertimbangan penghematan atau efisiensi. Salah satu contohnya, anggaran untuk SMS masking. SMS masking merupakan layanan pesan berantai melalui ponsel dengan identitas pengirim yang muncul pada layar ponsel penerima merupakan organisasi/institusi dari pengirim yang sudah dikonfigurasi.
Pengguna layanan bebas menentukan nama identitas pengirim SMS. SMS ini biasanya berupa pemberitahuan agenda rapat di DPRD dan kegiatan lainnya. Totalnya anggaran yang dialokasikan sebesar Rp35,19 juta untuk 5.866 kali pengiriman pesan. Penelusuran Radar Sampit di sejumlah penyedia layanan SMS masking, anggaran sebesar itu seharusnya untuk pengiriman pesan yang mencapai ratusan ribu. Sebagai contoh, SMS making Indonesia menetapkan tarif untuk 50 ribu SMS sebesar Rp28.750.000. Adapun untuk jumlah SMS sebanyak 10.000 pesan, tarif yang dikenakan hanya sebesar Rp6 juta. Jauh lebih murah dibanding alokasi anggaran di Sekretariat DPRD Kotim sebesar Rp35 juta dengan jumlah 5.000 lebih SMS. Anggaran lainnya, pembayaran listrik dan air dalam setahun menelan dana Rp1,2 miliar. Adapun tagihan PDAM per bulan mencapai Rp69 juta dengan listrik sekitar Rp365 juta per tahun. Perumdam Tirta Mentaya Sampit belum merespons saat dihubungi tadi malam terkait tagihan air lembaga yang nilainya fantastis tersebut.
Ada pula mata anggaran yang janggal, seperti langganan 240 unit televisi kabel dengan biaya per bulan sekitar Rp12 juta. Belum diketahui apakah televisi kabel tersebut dipasang di gedung DPRD Kotim atau tersebar di tempat lain. Selanjutnya, anggaran untuk internet yang mencapai 12 unit dengan biata sekitar Rp10,3 juta per bulan. Di luar itu, ada biaya internet lain yang menelan dana Rp15,5 juta per bulan. Dalam sebulan, biaya internet mencapai Rp25,8 juta.
Sekretariat DPRD Kotim juga mengeluarkan anggaran untuk pemeliharaan website DPRD Kotim sekitar Rp16 juta. Akan tetapi, laman website dprd-kotimkab.go.id tak bisa diakses tadi malam. Bahkan, dalam pencarian Google, laman yang menghabiskan anggaran belasan juta tersebut tak muncul. Ada juga anggaran pemeliharaan pendingin ruangan yang menelan dana sekitar Rp99 juta, lalu alat tulis kantor Rp155 juta per tahun. Kemudian, pembuatan kalender dinding Rp55 juta, kalender meja Rp22 juta dengan jumlah 150 lembar. Untuk biaya kalender menelan dana sekitar Rp77 juta tahun ini.
Selanjutnya, biaya pembelian alat kebersihan hingga sabun pembersih dalam setahun menelan dana sekitar Rp43 juta. ”Misalnya untuk pembelian pembersih lantai, sapu, lap, pembersih kaca, dan lain sebagainya, memang begitu besaran anggarannya,” kata sumber Radar Sampit di DPRD Kotim, Kamis (14/9). Menurutnya, anggaran tersebut tidak pernah diketahui secara luas di lembaga itu, hanya untuk pejabat tertentu. ”Bahkan anggota dewan pun saya kira tidak tahu soal besaran anggaran dan rinciannya, karena biasanya mereka fokus mengurus anggaran perjalanan dinas saja. Yang lain semuanya diatur sekretariat,” katanya.
Sekretaris DPRD Kotim Bima Eka Wardana tak merespons konfirmasi Radar Sampit terkait persoalan tersebut saat dihubungi melalui ponselnya. Kabarnya, Bima tengah mendampingi perjalanan dinas keluar kota anggota DPRD Kotim hingga akhir pekan mendatang. ”Bos tidak ada, ikut DL (dinas luar),” kata salah satu petugas di DPRD Kotim kepada Radar Sampit. (ang/hgn/ign)
