KUALA KURUN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas (Gumas) bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), menggelar rapat evaluasi perencanaan dan penganggaran, penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi, akuntabilitas keuangan, serta pembangunan desa triwulan pertama tahun 2024.
”Rapat ini untuk mengevaluasi kualitas perencanaan dan penganggaran, yang berfokus pada prevelensi stunting, pengentasan kemiskinan dan pembangunan di desa yang menggunakan anggaran dari dana desa,” ujar Bupati Gumas Jaya Samaya Monong, Selasa (27/2).
Dilanjutkannya, perencanaan dan penganggaran dalam upaya prevelensi stunting, pengentasan kemiskinan dan pembangunan di desa, tidak dapat dilakukan dari satu sisi saja, tetapi juga perlu kolaborasi dan kerjasama dari seluruh perangkat daerah terkait.
”Saya meminta kepada sekda agar mendorong jajaran perangkat daerah untuk menindak anjuti fokus dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalteng. Itu harus menjadi perhatian dan terus dipantau,” tegas Jaya S Monong.
Ditegaskannya, setiap rekomendasi dan masukan BPKP Perwakilan Provinsi Kalteng akan ditindaklanjuti, dengan disampaikan kembali ke perangkat daerah terkait.”Kami berterima kasih dan segera menindaklanjuti sehingga menghasilkan asas manfaat yang dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Gumas,” tuturnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPKP Perwakilan Kalteng Hanggara Atmana mengatakan, rapat evaluasi perencanaan dan penganggaran ini bukan audit atau pemeriksaan, tetapi lebih untuk melihat kualitas perencanaan dan penganggaran dengan fokus pada prevelensi stunting, pengentasan kemiskinan dan pembangunan desa.
”Kami ingin melihat efektivitas, efisiensi, mekanisme tata kelola perencanaan dan penganggaran, sehingga menghasilkan analisis yang menuntun pada skala prioritas,” imbuhnya.
Dirinya juga meminta dukungan dari pemkab sehingga menghasilkan pengawasan yang berkualitas dan bisa memberikan manfaat yang optimal, untuk dijadikan rekomendasi dalam mengambil suatu kebijakan.
”Dari hasil evaluasi ini, kami berharap akan menghasilkan rekomendasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemkab untuk mengambil kebijakan,” tandas Hanggara. (arm/gus)
