SUKAMARA - Pemerintah Kabupaten Sukamara menggelar rapat lintas sektor dalam penanganan stunting Kabupaten Sukamara Tahun 2024, Kamis (3/10). Kegiatan tersebut untuk melihat sejauh mana keberhasilan peningkatan kunjungan posyandu dan penurunan prevalensi stunting.

Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Setda Kabupaten Sukamara Arif Rahman Hakim mengatakan,  Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dilaksanakannya tahun ini dan akan menentukan prevalensi stunting Kabupaten Sukamara Tahun 2024.

"Hasil SSGI juga menunjukan keberhasilan penanganan stunting di Kabupaten Sukamara yang diakui secara nasional, maka diharapkan juga TPPS dan perangkat daerah di Kabupaten Sukamara ikut mendampingi dan mendukung kegiatan ini, agar didapat data yang akurat," kata Rahman.

Prevalensi stunting di Kabupaten Sukamara tahun 2022 berdasar hasil SSGI (Survei Status Gizi Indonesia) sebesar 21,8 persen dan  tahun 2023  sebesar 29,1 persen. Berdasarkan SKI (Survei Kesehatan Indonesia) mengalami peningkatan 7,3 persen atau urutan ketiga tertinggi di Kalimantan Tengah.

"Berdasarkan hal tersebut, langkah konkrit yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sukamara yaitu dengan menerbitkan surat edaran tentang pendampingan seluruh perangkat daerah dalam pelaksanaan posyandu dan intervensi masalah gizi pada kelompok sasaran yaitu ibu hamil, balita dan catin. Pendampingan perangkat daerah tersebut yaitu 1  desa 1  perangkat daerah  selama tahun 2024," ujar Rahman.

Pemerintah Indonesia telah menjadikan percepatan pencegahan stunting sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Pemerintah menargetkan prevalensi stunting 14 persen di tahun 2024.   

"Untuk mencapai target tersebut, pemerintah sudah menyusun strategi nasional percepatan penurunan stunting sebagai acuan bagi semua sektor terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara dalam melakukan percepatan pencegahan stunting," tukas Rahman. (fzr/yit)