KUALA KURUN - Beberapa waktu yang lalu, sudah dikeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD.
Kebijakan efisiensi anggaran tersebut juga berdampak bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas (Gumas).
Latar belakang dikeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yakni, agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah menggunakan anggaran secara efisien dan mengurangi pengeluaran yang tidak produktif, demi kepentingan rakyat.
"Dampak efisiensi itu, anggaran sejumlah perangkat daerah juga mengalami pemangkasan. Salah satu yang paling besar yakni dinas pekerjaan umum (DPU)," ucap Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gumas Binartha, Selasa (25/2).
Binartha menjelaskan, total sumber dana terdampak dari efisiensi anggaran yakni Rp73.902.630.000 atau 46,04 persen dari total pagu DPU tahun 2025. Terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) konektivitas daerah Rp24.930.229.000 serta dana alokasi umum (DAU) bidang pekerjaan umum Rp48.972.401.000.
"Dari efisiensi anggaran itu, ada beberapa pekerjaan ruas jalan dan jembatan yang telah disusun sampai perencanaan dan anggarannya sudah ditetapkan, namun sekarang semua dihilangkan," jelasnya.
Dia mengatakan, kebijakan efisiensi anggaran tadi tentu menjadi keprihatinan, karena pasti akan ada pembangunan yang tidak bisa tercapai. Namun demikian, kebijakan tersebut harus dihormati dan dipatuhi.
"Kami berharap kebijakan efisiensi anggaran tidak berdampak signifikan terhadap pendanaan kegiatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di tahun 2026," terang Politikus Partai Golongan Karya (Golkar) ini.
Pada tahun 2025 dan 2026 mendatang, lanjut dia, ada banyak kegiatan strategis untuk kepentingan masyarakat dan kemajuan daerah. Diharapkan kegiatan strategis tersebut tetap berjalan dengan mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat.
"Dari pemerintah daerah juga harus mendukung berbagai program pembangunan nasional, seperti penguatan sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan, program makan bergizi gratis (MBG), pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim," tukasnya. (arm/fm)
