SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus menggenjot perluasan jaringan instalasi air bersih sebagai bagian dari upaya pemerataan layanan dasar dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama di wilayah rawan kekeringan.

Bupati Kotim Halikinnor menegaskan bahwa penyediaan air bersih menjadi prioritas pemerintah daerah. Selain sebagai kebutuhan pokok, akses air bersih juga berkaitan erat dengan aspek kesehatan masyarakat, terutama dalam menekan angka stunting yang masih menjadi perhatian serius di sejumlah wilayah.

“Kita ingin seluruh masyarakat, terutama di daerah yang mudah dijangkau, bisa menikmati air bersih. Ini bukan sekadar soal infrastruktur, tapi juga soal kualitas hidup,” ujar Halikinnor. 

Wilayah selatan menjadi fokus utama pengembangan instalasi air bersih. Saat ini, jaringan Perumda Air Minum Tirta Mentaya telah menjangkau hingga Desa Parebok, Kecamatan Teluk Sampit. Pemerintah bertekad melanjutkan pembangunan hingga Desa Ujung Pandaran, desa paling ujung di kawasan tersebut.

Kecamatan Pulau Hanaut yang terletak di seberang sungai juga masuk dalam daftar prioritas. Daerah ini kerap mengalami krisis air bersih saat musim kemarau akibat intrusi air laut dan minimnya sumber air bersih alternatif.

Permasalahan serupa sebelumnya terjadi di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan dan Teluk Sampit. Namun kondisi berangsur membaik setelah pemerintah memperluas jaringan PDAM. Pada September 2024 lalu, Halikinnor meresmikan 310 sambungan rumah baru di Desa Parebok dan Desa Sei Ijum Raya. Kemudian pada Januari 2025, sebanyak 59 sambungan baru kembali diresmikan di Desa Sei Ijum, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan. Kini warga tak lagi harus bergantung pada sumur dangkal atau air sungai yang payau.

“Wilayah pinggiran kota dan utara juga terus kita benahi. Target kita, tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan air bersih,” tambah Halikinnor.

Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Kotim Rafiq Riswandi menyebut masih ada 220 sambungan rumah (SR) di Mentaya Hilir Selatan yang tidak berfungsi. Tahun ini, perbaikan dilakukan terhadap 50 sambungan, sementara sembilan sambungan baru juga ditambahkan.

“Sisanya, sebanyak 170 sambungan lagi masih menunggu pembiayaan. Satu sambungan memerlukan biaya sekitar Rp5 juta. Total kebutuhan anggaran mencapai Rp850 juta,” jelas Rafiq.

Pemkab berharap sisa sambungan yang belum diperbaiki dapat diakomodasi dalam APBD Perubahan 2025 atau APBD murni 2026. “Jika anggaran tersedia, seluruh sambungan yang rusak bisa kita tangani,” tutupnya. (yn/yit)