SAMPIT–Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) berpeluang besar menjadi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat oleh Kementerian Sosial RI. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Kotim Irawati usai melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Sosial belum lama ini.

Dalam kunjungan tersebut, Irawati diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemensos. Dari hasil pembicaraan, Kotim dinilai sebagai salah satu daerah yang paling layak dari empat kabupaten yang diusulkan, yaitu Kotim, Gunung Mas, Kapuas, dan Katingan.

“Syarat utama yang diminta adalah ketersediaan lahan minimal lima hektare. Kita punya lahan seluas 5,9 hektare, tapi tentu itu masih harus dilihat dari aspek kemiringan, dataran, dan sebagainya. Hari ini (kemarin) kita lakukan survei sebagai bahan rekomendasi ke Kementerian PUPR dan Kemensos,” ujar Irawati saat diwawancarai di sela kegiatan PWI Kotim, Rabu (14/5).

Menurutnya, Kotim memiliki keunggulan karena tidak hanya memenuhi syarat teknis, tetapi juga secara sosial memiliki urgensi yang tinggi.

“Alasan lainnya karena di Kotim masih banyak masyarakat miskin yang sangat memerlukan program ini,” katanya.

Untuk sementara, Pemkab Kotim mengusulkan Islamic Center sebagai lokasi Sekolah Rakyat. “Beberapa lokasi sempat diusulkan, tapi yang paling representatif adalah Islamic Center. Usulan ini langsung kita sampaikan ke Kemensos, tidak melalui pemerintah provinsi,” jelasnya.

Irawati juga menyebut, dari 11 kabupaten/kota yang hadir dalam pertemuan tersebut, hanya Kotim dan Gunung Mas yang diwakili oleh Wakil Bupati. Sementara kabupaten lain seperti Barito Timur dihadiri langsung oleh Bupati. Padahal, Barito Timur sebelumnya tidak termasuk dalam daftar usulan.

“Mereka juga menyatakan siap, bahkan sudah punya lahan 11 hektare dan lokasi sekolah sementara. Tapi sejauh ini, Kotim masih diprioritaskan,” tegas Irawati.

Sebagai tindak lanjut, Pemkab Kotim akan kembali ke Kemensos pada 19 Mei untuk menyerahkan video dokumentasi lokasi Islamic Center serta hasil survei lahan hibah. Ini akan menjadi bahan pertimbangan untuk penilaian akhir oleh pusat.

“Kami berharap Kotim bisa masuk dalam kuota 100 pembangunan Sekolah Rakyat tahun ini. Saat ini sudah ada 65 kabupaten/kota yang ditetapkan. Sisanya akan dipilih, dan kita harap Kotim bisa menjadi salah satunya,” kata Irawati.

Untuk pengelolaan Sekolah Rakyat, tenaga pendidik akan dikirim langsung dari pusat, sedangkan daerah hanya menyiapkan lokasi dan kepala sekolah.

“Kepala sekolah diminta yang punya kepribadian tegas dan tidak memiliki kepribadian ganda. Karena mendidik anak dari keluarga miskin itu tidak mudah, perlu pendekatan mental dan karakter yang kuat,” jelasnya.

Sekolah Rakyat ini ditargetkan mulai menerima siswa baru pada bulan Juni 2025, menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di Juli. (yn/yit)