SAMPIT – Pengelolaanrumah sakit umum daerah (RSUD) Murjani Sampit ternyata bermasalah. Terjadi konflik internal antara jajaran manajemen rumah sakit dengan karyawan setempat, termasuk dokter. Manajemen terus menjadi sorotan pegawai dan dokter yang bertugas di rumah sakit terbesar di Kotim itu.
Hal tersebut terungkap saat pertemuan terbatas antara Ketua DPRD Kotim Jhon Krisli dan Ketua Komisi III DPRD Kotim Rimbun yang melakukan inspeksi mendadak ke RSUD dr Murjani Sampit, Jumat (2/12).
Salah seorang pegawai RSUD saat pertemuan mengungkapkan, kondisi faktual di rumah sakit ini tidak sesuai dengan yang selama ini dilihat orang dari luar. ”Rumah sakit ini dilihat luarnya sangat wah, tapi orang nggak tahu masalah di dalamnya. Padahal, luar biasa masalah yang terjadi,” katanya.
Pertemuan itu juga mengungkap beberapa persoalan, yakni jasa medis BPJS 2016 hingga saat ini belum pernah dicairkan dan diterima petugas pelayanan kesehatan tanpa penjelasan. ”Begitu juga jamkesda (jaminan kesehatan daerah), sampai sekarang tidak keluar,” katanya.
Pihak dokter dan perawat pernah komplain ke jajaran manajemen. Namun, manajemen beralasan saat itu ada program baru. Para karyawan menilai, persoalan itu terjadi karena kurangnya transparansi dari jajaran manajemen.
”Masalah remunerasi juga, kami mau transparansi, kok bisa tiba-tiba ada uang? Itu gak diketahui uang halal atau haram dan tidak pernah dijelaskan,” ujarnya.
Sukmawati, perawat lainnya mengungkapkan, jasa medis untuk kepala ruangan dan petugas ruangan tidak ada bedanya, yakni tidak berkeadilan. Dia juga mengkritisi uang makan dan minum, serta meminta agar diuangkan. Pasalnya, selama terkesan mubazir. Hal demikian dinilai berdampak sistemik bagi pelayanan maksimal di rumah sakit tersebut.
”Selama ini kami dituntut memberikan pelayanan maksimal, tetapi jasa medik kami tidak sesuai,” tukasnya.
Dokter Mulyadi yang mewakili para dokter rumah sakit itu mengatakan, sudah 10 tahun ia bertugas di rumah sakit itu, namun sistemnya tidak ada perubahan. Padahal, pihaknya mengharapkan adanya sistem manajemen yang baik. Menuju arah transparansi dari jajaran manajemen.
”Selama ini saya bekerja tidak tahu dibayarkan atau tidak (jasa medis). Saya tanya ke manajemen, katanya mereka tidak punya data juga. Sebenarnya kami tidak ingin apa-apa, hanya ada transparansi dan diperbaiki secara total agar tidak menimbulkan kegaduhan,” katanya.
Menanggapi itu, Ketua DPRD Kotim Jhon Krisli berjanji akan mengundang pihak terkait untuk menggelar forum di DPRD Kotim. Dia menginginkan masalah itu segera diselesaikan, mengingat konflik internal RSUD itu sudah terlanjur mencuat.
”Kami akan serap semua aspirasi dan keluhan dari pegawai RSUD. Nanti semuanya akan kita bahas lagi di lembaga,” ujar Jhon yang saat itu didamping Dokter Yudha, Wakil Direktur RSUD Murjani. (ang/ign)
